Menelisik Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran

Indonesia menghadapi isu utama, "Bagaimana keluar dari the middle income trap?"

Menjawab pertanyaan ini, kita harus menarik pelajaran penting dibalik the middle income trap di beberapa beberapa negara Amerika Latin. Mereka cukup lama berada di rentang waktu dengan pendapatan menengah dibandingkan dengan negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Fenomena yang terjadi, adalah deindustrialisasi dan inovasi nasional kurang berkembang.

Konsep mengenai the middle income trap ini diperkenalkan oleh Gill dan Kharas (2007). Berdasarkan data Laporan The World Bank’s China 2030 (2013) menyatakan bahwa dari “the 101 economies” yang diklasifikasikan sebagai "pendapatan menengah" hanya 13 yang menjadi "berpenghasilan tinggi". Data ini menjadi pelajaran penting untuk Indonesia: “Bagaimana cara keluar dari the middle income trap?”

Istilah the middle income trap merupakan situasi di mana komoditas yang dihasilkan negara pendapatan menengah pada pasar global tidak kompetitif akibat dari rendahnya inovasi dan upah tenaga kerja relatif tinggi. Hal ini berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, terjadi kurangnya peningkatan standar hidup. Situasi ini terjadi di beberapa Negara Amerika Latin. Maka, kuncinya adalah meningkatkan kapasitas produksi domestik melalui penciptaan nilai tambah dengan mendorong inovasi nasional agar menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Situasi di negara-negara Amerika Latin tersebut, tentu saja berbeda dengan di Indonesia. Kondisi Indonesia tidak mengalami fase de-industrialisasi.

Hal ini didasarkan pada data Kemendag RI Tahun 2023 menunjukan bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan III sebesar 18,75 persen.

Artinya, industri manufaktur memiliki peran penting dalam menyangga pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Pemerintahan Jokowi berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif walaupun di tahun 2020-2021, dunia termasuk Indonesia menghadapi kontraksi ekonomi akibat pandemi covid-19. Diakui tidak diakui, ini adalah fakta dari keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Indikator keberhasilan lainnya, dapat ditunjukan pada data-data mengenai produktivitas tenaga kerja nasional.

Jika dihitung secara kumulatif, selama periode 2018-2022 produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat sebesar 4,8 persen. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan produktivitas di negara-negara Amerika Latin sebesar 0,74 persen yang mana pada saat itu berada di situasi the middle income trap.

Strategi hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran. Strategi ini diharapkan memberikan nilai tambah terhadap komoditas dalam negeri. Di sisi lain, dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, strategi ini juga merupakan upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada aktivitas produksi sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain itu, dilihat dari visi dan misi Pasangan Capres Prabowo-Gibran mendorong peningkatan inovasi nasional dengan meningkatkan dana riset dan pengembangan nasional. Hal ini adalah sebagai bentuk komitmen melanjutkan program Presiden Jokowi yang telah membuat Lembaga baru yang bernama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan menunjukan Ibu Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Berdasarkan data R&D World tahun 2022 menunjukan bahwa dari 40 negara, Indonesia berada di nomor 34 dengan penganggarannya sebesar 8,2 miliar Dolar AS pada 2022 atau sebesar 0,24 persen dari PDB. Yang tertinggi adalah Israel sebesar 4,8 persen dari PDB.

Tentu saja, dengan komitmen yang tinggi Capres Prabowo-Gibran akan meningkatkan anggaran R&D untuk menciptakan inovasi-inovasi yang menghasilkan produk-produk nasional yang memiliki nilai tambah dan daya saing global.

*Penulis adalah aktivis Eksponen 98