Faktor-faktor itu adalah kredibilitas lembaga yang menggelar survei, kredibilitas orang-orang atau tokoh dari lembaga survei, rekam jejak dan keterujian hasil survei mereka, metodologi yang digunakan, hingga waktu survei, yaitu di tahapan tatkala KPU menggelar debat capres/cawapres.
CSIS melakukannya setelah debat pertama capres, 13-18 Desember 2023 dan Poltracking menghelat survei selepas debat pertama cawapres dan saat debat kedua capres, 7 Januari lalu. Pertanyaan yang perlu dikemukakan pada Poltracking: Apakah di hari terakhir survei, para petugas mereka di lapangan menanyai responden saat debat capres disiarkan televisi, juga kanal-kanal di youtube? Ini berpengaruh karena meskipun sedikit menentukan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Prabowo Subianto yang saat debat 7 Januari lalu terpojok oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Tapi, marilah menengok hasil survei Poltracking. Dalam simulasi surat tiga nama pasangan calon, Prabowo-Gibran meraup 46,7 persen. Anies-Muhaimin Iskandar membun tutinya dengan raihan 26,9 persen dan Ganjar Mahfud MD mengumpulkan 20,6 persen. Pertama, hasil ini menegaskan tak ada pemenang di putaran pertama. Sebab, syarat popular vote, yaitu 50 persen + 1 saja tidak terpenuhi. Dan konstitusi, UUD 1945 hasil amandemen, juga mengharuskan syarat sebaran suara (20 persen suara di setengah jumlah provinsi) harus dipenuhi kandidat untuk menang Pilpres.
Kedua, dengan komposisi seperti ini dan selisih suara Anies-Muhaimin dengan Ganjar-Mahfud lebih besar dari margin of error, maka yang berpeluang melawan Prabowo-Gibran adalah pasangan Anies-Muhaimin.
Ketiga, jumlah undecided voters sudah turun. Menurut survei ini, angkanya tinggal 5,8 persen. Jika dibandingkan hasil survei CSIS, 13-18 Desember 2023, yang sebesar 10,9 persen, angka itu menjelaskan bahwa calon pemilih yang bingung atau belum menetapkan pilihan telah berkurang. Jika 5,8 persen itu tersedot ke kandidat nomor urut 2, Prabowo yang mengubah citra dirinya lebih lentur (menari dan gemoy), pasangan ini langsung memenuhi populer vote 50% + 1. Dan jika sebaran suara di setengah provinsi terpenuhi, pasangan yang diduga kuat didukung Presiden Joko Widodo ini akan menang.
Tapi, jika undecided voters tadi diambil seluruhnya oleh Ganjar-Mahfud, pasangan ini punya peluang berduel dengan Prabowo-Gibran di putaran kedua. Sebab jika mendapat tambah 5,8 persen, suara pasangan yang diajukan PDIP, PPP, Hanura dan Perindo ini menghimpun 26,4 persen. Sementara Anies-Muhaimin meraup 26,9 persen. Jadi suara kandidat nomor 1 dan 3, ada dalam margin of error 2,9 persen.
Keempat, yang menarik, dan ini kabar baik buat kandidat nomor satu dan tiga, angka swing voters masih tinggi. Hasil survei Poltracking menyebut angkanya 22,8 persen. Tidak begitu jauh dengan hasil survei CSIS yang sebesar 24,8 persen. Artinya calon pemilih ini belum kokoh, bisa berubah pikiran dan memindahkan suara pada kandidat lain.
Swing voters tak hanya dipertaruhkan oleh Poros Perubahan dan Poros Keberlanjutan, tapi juga Poros "Berlanjut tapi ada perubahannya juga". Ingat masyarakat Indonesia itu unik, dan kadang tak mudah ditebak. Poros ketiga ini disuarakan Ganjar-Mahfud, sedangkan Anies-Muhaimin konsisten menyuarakan perubahan. Adapun Prabowo-Gibran dirancang untuk melanjutkan kebijakan Jokowi. Berduet dengan Gibran, yang notabene putra sulung presiden, Prabowo "menjual" faktor Jokowi untuk menang Pilpres di kesempatan terakhirnya ini.
Prabowo sudah tiga kali maju Pilpres sejak 2019, dan seluruhnya berakhir murung: Kalah oleh SBY-Boediono saat mendampingi Megawati Soekarnoputri (2009) dan keok di tangan Jokowi (2014 dan 2019) saat berduet dengan Hatta Rajasa dan Saniaga Uno.
Kali ini Prabowo berharap sehoki Salvador Allende yang pada kesempatan terakhir, 1970, menang Pilpres di Chile. Allende digambarkan sebagai Marxis Cile yang terobsesi mengikuti jalan revolusioner Kuba. Saat itu Allende menang atas Jorge Alessandri Rodriguez, seorang yang berhaluan kanan. Kemenangan pada 1970 itu menghapus mimpi buruk Allende dalam tiga pilpres terdahulu, 1952, 1958, dan 1964. Dokter dan mantan menteri kesehatan itu pun menakhodai Chile sampai kudeta militer yang kemudian menempatkan Augusto Pinochet sebagai pucuk kepala pemerintahan meletus, 11 September 1973.
Berduet dengan putra sulung presiden, Gibran, pasangan nomor urut 2 adalah kombinasi dari sambungan Orde Baru dan sambungan rezim infrastruktur yang mengobarkan populisme. Dan karena Mahkamah Konstitusi tidak mengubah putusan terkait syarat batas usia capres-cawapres, bangsa ini dalam bayang-bayang kepemimpinan tokoh produk Orde Baru dan Orde Jokowi.
Orde Baru di bawah Soeharto dan Orde Jokowi berbeda. Keduanya pro-kapitalisme. Pecinta Jokowi bahkan menggemakan "Jokowisme" untuk mengatakan dan memonumenkan serangkaian tindakan, kebijakan, dan warisan sang presiden yang dulu dikenalkan kepada publik sebagai "Jokowi adalah kita" itu. Jokowi adalah kita, dia seperti kebanyakan rakyat, tidak berasal dari elite nasional atau elite masa lalu, dan bukan berasal dari dinasti politik. Tapi di periode kedua kepresidenannya, lewat Gibran, Bobby Nasution (menantu) dan belakangan Kaesang Pangarep (bungsu), Jokowi membangun dinasti.
Dan serangkaian kebijakan yang diambilnya, revisi UU KPK, UU Ciptaker, hingga keputusannya membiarkan putra sulungnya menjadi pendamping Prabowo (didahului skandal etik di Mahkamah Konstitusi), bikin kritik dan gugatan mengalir deras kepada sang presiden. Populisme yang menempel erat pada sosoknya mendapat tamparan keras sebab sendi-sendi demokrasi koyak di masa Jokowi. Bahkan Presiden dituding dan diduga kuat tidak netral dalam perhelatan Pilpres 2024 ini.
**
Hasil survei Poltracking tidak terlalu jauh dengan CSIS. Elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 43,7 persen. Di posisi kedua, Anies-Muhaimin dengan 26,1 persen. Dan di urutan buncit, ada Ganjar-Mahfud yang meraih 19,4 persen. Informasi ini menjelaskan hal sama: Tak ada kandidat yang dapat menang Pilpres di putaran pertama, Anies-Muhaimin berpeluang bertarung dengan Prabowo-Gibran.
Dengan pembacaan lurus, kandidat nomor urut 1 dan 3 wajib memaksa kandidat nomor urut 2 masuk putaran kedua. Di putaran kedualah, pertarungan sesungguhnya terjadi. Dua poros dengan kartu truf Anies dan Ganjar harus berkoalisi di putaran kedua nanti. Tapi soal ini juga tidak gampang. King makernya bukan Anies atau Ganjar, tapi ditentukan oleh ketua umum partai-partai (Nasdem, PKS, PKB, PDIP dan PPP). Bisakah mereka mengikatkan diri dalam satu barisan?
Hal itu tidak gampang dijawab. Kepentingan partai politik itu tidak bisa dinalar dengan logika lurus. Mereka penuh teka-teki. Sekarang lakukan yang telah pasti di depan mata: Rayu dan yakinkan pemilih untuk memberikan suara kepada kandidat yang bukan sambungan petahana. Pastikan Pilpres berlangsung dua putaran. Itu saja sudah sebuah kemenangan kecil, memberi nafas untuk mencari peruntungan di putaran kedua yang akan berlangsung, Juni mendatang.
Ucapan dari seorang politikus di timses Prabowo-Gibran bahwa mereka yang menginginkan ada putaran kedua berarti tidak sayang dengan biaya triliunan rupiah sudah seharusnya dianggap angin lalu. Sebab, itu narasi sesat dan menyesatkan. Konstitusi telah memberi kemungkinan pilpres berlangsung dua putaran, dan biayanya telah disiapkan pemerintah sejak Komisi Pemilihan Umum menyusun tahapan-tahapan Pemilu 2024.
*Penulis adalah mantan Produser Eksekutif Beritasatu TV
BERITA TERKAIT: