Prabowo Subianto terkesan menunggu keputusan hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan ambang batas usia capres cawapres, sekalipun MK senantiasa menolak pemohon yang bukanlah pemohon pemilik hak konstitusional yang terbukti dirugikan atas pemberlakuan suatu undang-undang, yaitu UU Pemilu.
Sebab, belum ada preseden seorang bacapres dan bacawapres yang sudah memenuhi semua persyaratan UU Pemilu, dan yang terbukti diajukan oleh koalisi parpol pemenang pemilu, yang kemudian ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas penolakan pengajuan umur di bawah 40 tahun ketika mereka didaftarkan di KPU.
Koalisi parpol pemenang pemilu pun tidak akan pernah mengajukan calon capres cawapres, jika tidak memenuhi semua persyaratan dalam UU Pemilu.
Demikian pula dengan Ganjar Pranowo sebagai petugas parpol masih menunggu keputusan hak prerogatif Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rupanya sungguh tidak mudah untuk memilih bacawapres.
Namun, jumlah suara kursi minimum di DPR dan jumlah perolehan suara minimum pada pemilu terdahulu bersifat membantu, bukan hanya dalam mengajukan bacapres-bawacapres. Yakni, sekalipun caleg dalam pemilu serentak berhadapan dengan persaingan bukan hanya dengan koalisi parpol lain, melainkan terutama di dalam parpol sendiri.
Sedemikian banyak caleg yang ikut bertanding di tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan kota, maka voters dihadapkan pada soal berganda dalam memilih pasangan capres cawapres dan caleg.
Akan tetapi, keberpihakan voters pada parpol pujaannya turut membantu mengambil putusan dalam memilih kontestan, selain godaan transaksi politik uang dan janji kampanye penggoda iman.
Di samping itu, bukan hanya Prabowo Subianto telah berpengalaman dua kali kalah, sebagai konsekuensi dari memilih pasangan capres cawapres. Demikian pula Megawati Soekarnoputri pernah kalah ketika bersaing sebagai calon presiden, namun PDIP menang dua periode ketika mengajukan Joko Widodo sebagai calon presiden NKRI.
Artinya, kapasitas elektabilitas pasangan capres cawapres menentukan kemenangan pemilu serentak, selain dukungan kuat dari logistik bersaing dalam pilpres. Tidak ada dukungan pendanaan yang kuat, untuk calon yang sulit menang.
Proporsi jumlah penduduk di Pulau Jawa yang sebanyak 55,95 persen tahun 2022 telah membuat capres tidak fokus menjadikan keterwakilan penduduk asal dari luar Pulau Jawa sebagai pertimbangan strategi wajib dalam memilih cawapres.
Pemenuhan aspirasi penduduk usia produktif, yang berumur 15-64 tahun sebanyak 91,12 persen tahun 2022, menjadi penentu pilpres.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana
.jpg)
BERITA TERKAIT: