Sebenarnya transaksi impor merupakan peristiwa yang lazim untuk jenis sistem perekonomian yang bersifat terbuka, yang negara menganut boleh melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan hambatan tarif dan non tarif yang minimalis.
Komoditas impor pangan non migas tersebut dalam nilai jutaan dolar AS per tahun periode tahun 2018-2022, antara lain adalah ampas/sisa industri makanan, gandum-ganduman, gula dan kembang gula, biji-bijian berminyak, susu, mentega, telur, garam, buah-buahan, berbagai makanan olahan, daging hewan, sayuran, kakao/coklat, tembakau, olahan dari tepung, ikan dan udang, kopi, teh, rempah-rempah, lemak dan minyak hewan/nabati, minuman, produk hewani, daging dan ikan olahan, serta bahan-bahan nabati. Nilai impor pangan tersebut sebesar 27 miliar dolar AS per tahun 2022.
Berdasarkan perspektif politik pangan, suatu kegiatan impor pangan yang seperti ini diyakini bersifat inferior. Nilai impor pangan yang meningkat terus-menerus membunyikan alarm tentang kondisi darurat pangan, terutama ketika Indonesia merupakan negara kepulauan dan bersifat agraris dengan jumlah penduduk sebanyak 277,23 juta jiwa tahun 2023.
Meskipun secara agregat di Indonesia dijumpai luas lahan pertanian yang semakin meningkat, namun terdapat persoalan, yang penting dari sudut pandang perspektif pembangunan pertanian. Pertanian dalam arti yang luas.
Persoalan tersebut antara lain adalah hasil survei pertanian antar sensus tahun 2018 menunjukkan jumlah rumah tangga petani gurem meningkat dari 14,2 juta menjadi 15,8 juta periode tahun 2013-2018.
Sementara itu, jumlah petani berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25,44 juta orang dan perempuan sebanyak 8,05 juta orang per tahun 2018. Jadi, secara sangat kasar terdapat sekitar 55,82 persen dari rumah tangga petani di Indonesia merupakan petani gurem.
Petani gurem adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Angka tersebut merupakan sinyal keras dari jenis skala usahatani padi, palawija, hortikultura tertentu, perkebunan, tanaman hutan, dan kehutanan lainnya, yang tidak ekonomis.
Ini artinya, basis pembangunan pertanian di Indonesia bertumpu pada kegiatan budaya hidup sebagai petani untuk memberi makan kepada keluarga dan masyarakat, namun tidak ekonomis dan rawan terhadap terbentuknya bangunan kemiskinan. Itu ketika politik pangan menghendaki peningkatan produksi dibandingkan pendapatan petani. Kemudian teknologi mekanisasi pertanian berbenturan dengan pengangguran.
Sementara itu, pengembangan lahan gambut sejuta hektare dan penanaman singkong food estate di Kalimantan dan Papua tidak menggembirakan. Namun, pembangkitan kewirausahaan petani generasi Z dan pengembangan rekayasa genetika memberikan harapan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); pengajar Universitas Mercu Buana
BERITA TERKAIT: