Pertambangan Ramah Lingkungan?

Safruddin alias Cingpolo adalah salah satu warga desa Morombo. Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2010, mereka harus kehilangan mata pencaharian mereka akibat adanya pertambangan yang beroperasi sampai mencemari seluruh biota laut, hingga di daerah pemukiman mereka (Kendari Pos, 17/11).

Walhasil, mereka pun harus berlapang dada atas situasi tersebut. Meski telah menerima uang kompensasi dari perusahaan, namun mereka menganggapnya tidak sepadan dengan penghasilan yang mereka dapatkan sebelum masuknya pertambangan tersebut.

Kasus yang dialami Safrudin merupakan salah satu dari sekian banyaknya warga yang mengeluh akan kondisi yang terjadi pasca izin pertambangan.

Selain mata pencaharian yang hilang, aktivitas pertambangan sudah pasti menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang. Pasalnya, jika air laut sudah tercemari maka kemungkinan besar ekosistem laut akan ikut terkontaminasi. Sehingga, kerugian yang dialami masyarakat akan sangat besar.

Alih fungsi hutan juga dapat menimbulkan kerusakan terhadap alam seperti banjir yang akan menyebabkan tanah longsor hingga bisa berakibat fatal bagi tumbuhan hijau dan manusia.

Adanya UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak adanya kerugian ekonomi masyarakat. Di satu sisi memberikan perlindungan. Namun, di lain sisi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kepala Seksi Amdal Dinas Lingkungan Hidup Konut, Agus, berjanji untuk memberikan teguran kepada pemilik tambang. Sayangnya, dari bulan Juni sampai saat ini, belum ada tindakan tegas yang memberi efek jera bagi para pemilik tambang, yakni PT KNN, PT Unaaha Bakti, PT Bososi Pratama, dan PT Massempo Dalle.

Salah Siapa?

Meski legal, namun pemerintah tidak bisa serta merta memberi izin terhadap oknum pemilik tambang tanpa memikirkan dampak negatif bagi warga desa Lasolo. Dengan adanya perubahan drastic yang dialami oleh masyarakat setempat, pemerintah dinilai kurang peka terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah harusnya bisa mempertimbangkan dampak dari pertambangan tersebut. Apalagi pertambangan tersebut dekat dengan laut dan pemukiman warga. Fungsi pertambangan mineral dan batubara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat bukan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kepentingan swasta.

Dimensi intelektual dan dilema ideologi yang dianut dalam dunia pemerintahan saat ini telah menjadikan secara permanen munculnya kerusakan lingkungan.

Revolusi industri yang terjadi tidak jauh dari pengaruh barat. Pasalnya, ideologi barat telah dijadikan penanggung jawab utama dalam masalah perkembangan lingkungan. Barat, di mana budayanya telah membentuk landasan ideologis dan kerangka intelektual telah mendominasi revolusi industri serta prestasi.

Budaya materialistik dan asas manfaat, serta filosofi bahwa sang Pencipta harus dipisahkan dari urusan kehidupan, seperti halnya juga liberalism yang termasuk di dalamnya kebebasan kepemilikan pribadi. Hal ini mengedepankan manfaat sebagai dasar dalam bertindak dan meyakini bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan memenuhi setiap keinginan manusia.

Pandangan ini juga melihat penyebab masalah ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa, menjadikan negara sebagai alat untuk melindungi kebebasan, dan memberikan manusia hak untuk mengatur (membuat aturan sendiri).

Alhasil, cara pandang ini menebar benih-benih permasalahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah lingkungan. Cara pandang ini juga mengarahkan manusia dan masyarakat serta negara menuju kehancuran. Karena, pola pikir yang demikian bisa menjadikan seseorang serakah dan melanggar hak orang lain tanpa memperhatikan moral dan batas-batas atau nilai-nilai spiritual.

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi adalah sebuah standar keberhasilan suatu bangsa. Masalah ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa, serta problem solving-nya meningkatkan produksi.

Mereka mengerahkan segala upaya untuk membuat undang-undang dan legislator untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Semua ini dilakukan tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang berdampak kepada manusia, hewan atau lingkungan.

Selain itu, paham kapitalisme menganut konstan trade-off antara pembangunan di satu pihak dan lingkungan serta manusia di sisi lain. Pandangan ini fatal karena pembangunan ekonomi dan kemakmuran tidak harus melanggar aspek-aspek kemanusiaan, hewan atau lingkungan sekitarnya. Kemudian, solusi yang diberikan karena berdasarkan pandangan yang keliru, maka hanya akan menimbulkan eskalasi masalah.

Islam Memandang

Saking sempurnanya Islam, maka tidak hanya mengurusi hubungan manusia dengan Penciptanya saja, manusia dan sesamanya, serta manusia dan dirinya sendiri, melainkan juga hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang saling melengkapi.

Allah telah menempatkan alam semesta untuk dinikmati  manusia. Allah SWT berfirman, 'Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran' (QS.Al-Hidjr: 19).

Islam juga dalam pandangannya, melarang keras terhadap pelaku kerusakan. Bahkan, Allah telah memperingatkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, seperti dalam firman-Nya, 'Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik' (TQS. al-A’raf: 59).

Juga firman-Nya dalam QS. al-Baqarah: 205, “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Firman Allah SWT di atas cukup untuk menggambarkan kepedulian Islam terhadap alam dan lingkungan, serta menunjukkan perlunya melestarikan lingkungan dan larangan menjadikannya tidak seimbang. Sebab, hal tersenut akan merugikan masyarakat.

Dengan demikian, menjaga lingkungan hidup di sekitar kita yang sesuai dengan hukum Allah adalah sebuah keharusan, guna menghindari perbuatan zalim kepada alam dan mahluk hidup lainnya. Wallahu ‘alam.[***]


Yusriani Rini Lapeo, S. Pd
Muslimah Media Konawe

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google