Tidak lama pernyataan yang sama keluar dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan korban bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, untuk mengambil bahan makanan di toko-toko ritel.
Bahkan pernyataan itu dikuatkan oleh Kapolri Tito Karnavian dan Menko Pulhukam Wiranto.
Memang kita sadar bahwa musibah gempa dan tsunami yang terjadi ini, sangat menyedihkan dan menjadi duka seluruh rakyat Indonesia. Semoga saudara kita yang tertimpah bencana ini tabah, dan yakinlah semua rakyat di seluruh Indonesia akan membantu, sebab kita adalah bersaudara.
Tetapi apakah dengan terjadinya musibah ini, dibenarkan dilakukanya tindakan penjarahan. Ini bukan bicara pembayaran barang yang dijarah, tetapi ini bicara masa depan moral bangsa yang rusak akibat kebijakan pemerintahan Jokowi.
Apalagi perlu diingat bahwa negeri kita wilayah rawan bencana, ke depan bila setiap terjadi bencana, jangan salahkan rakyat jika akan banyak penjarahan, sebab tindakan itu telah dibenarkan oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, apakah dasar dan alasan Presiden Jokowi membolehkan penjarahan?
Analisis penulis, kebijakan penjarahan ini dibolehkan hanya untuk menutupi ketidakmampuan pemerintahan Jokowi dalam melayani rakyatnya yaitu memenuhi makan korban bencana, karena penyedian makanan saat musibah adalah tanggung jawab dan tugas pemerintah sesuai UU.
Atau jangan-jangan kebijakan pembolehan penjarahan oleh pemerintahan saat ini akan digunakan untuk pencitraan, supaya dibilang Jokowi peduli rakyat kecil. Kalau ini benar, sungguh menangis hati ini di tengah rakyat menderita malah dijadikan pencitraan.
Kita memohon semoga Allah SWT menyelamatkan dan melindungi negeri ini dari kebobrokan moral rakyatnya di masa depan.
[***]Amirullah HidayatKoordinator Komunitas Relawan Sadar Indonesia (KORSA)
BERITA TERKAIT: