Rapat Kabinet terbatas pemerintahan SBY kemarin, yang salah satu agendanya membahas bahaya dan ancaman ISIS di Indonesia tentunya didasari oleh sejumlah informasi intelijen yang melihat dan memantau bahwa pergerakan radikal ISIS bukan saja hanya ada di negara-negara konflik Timur Tengah, namun bisa saja akan meluas dan masuk ke negara-negara lain di dunia termasuk di Indonesia.
Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya menjadi perhatian yang sangat kuat bagi kelompok-kelompok radikal seperti ISIS untuk masuk dan menguasai atau paling tidak minimal menyebarluaskan paham dan pengaruh terlebih dahulu ke masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, imbauan SBY agar pemerintah, institusi pertahanan dan keamanan Indonesia serta seluruh masyarakat untuk peduli, waspada dan bersatu dalam memerangi bahayanya ISIS perlu mendapat perhatian yang serius.
Menurut SBY, apa yang terjadi di luar negeri karena ISIS tersebut, bukan tidak mungkin bisa terjadi juga di Indonesia bila kita tidak waspada, antisipatif dan memperkuat pertahanan dan keamanan negara, bangsa dan masyarakat.
Presiden baru 2014-2019, Jokowi harus mencermati dan memberikan perhatian lebih ekstra terkait situasi keamanan dalam negeri. Banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa, mulai dari persoalan ekonomi akibat inefisiensi dan maraknya mafia migas, kerasnya medan politik di dalam negeri dan sejumlah RUU yang ditengarai meimbulkan situasi eskalatif, serta massifnya persoalan korupsi di negeri ini tentunya dapat berdampak melemahnya bangunan kohesifitas sosial politik masyarakat yang bila tidak disadari bisa menjadi kelengahan pemerintah dan masyarakat, khususnya aparat keamanan dalam mendeteksi dan mencegah paham dan gerakan teroris seperti ISIS.
Bidang Polkam menjadi instrumen utama dalam menghadapi bahaya ancaman dari luar seperti ISIS.
Departemen Pertahanan dan Badan Intelijen Negara merupakan garda terdepan dalam menghadapi bahaya ancaman paham radikal ISIS. Agar strategi dalam menghadapi bahaya ancaman keamanan oleh kelompok radikal oleh pemerintah masih dalam koridor penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, maka institusi BIN dan Dephan sebagai institusi sipil di bidang keamanan dan pertahanan harus semakin diperkuat kelembagaannya.
BIN dan Dephan harus dipimpin oleh sipil yang memiliki pengalaman kuat di bidangnya, kemampuan untuk merumuskan strategi dalam mendeteksi potensi bahaya bagi negara, memilki jiwa kepemimpinan yang dapat menggerakan seluruh resources guna keberhasilan tugas negara dan yang tidak kalah penting memilki integritas dalam memimpin.
Dengan didasari oleh hal-hal tersebut, institusi sipil dan kepemimpinan sipil di dua lembaga tersebut bukan untuk mendikotomi antara sipil dan militer, termasuk militer yang sudah purnawirawan sehingga sudah kembali menjadi sipil. Namun sebaiknya ada pilihan prioritas, khususnya untuk BIN oleh Presiden terpilih Jokowi untuk mempromosikan sipil dari dalam untuk memimpin institusi tersebut, sehingga semakin memperkokoh lembaga tersebut sebagi institusi sipil baik secara substansi, struktural maupun kultural dalam menjalankan tugas negara.
Sebagai institusi sipil strategis, dalam menghadapi bahaya ancaman keamanan, BIN dan Dephan harus menjadi perhatian utama presiden terpilih Jokowi dalam menentukan personil yang akan memimpin nantinya. Presiden Jokowi harus sunguh-sungguh memanfaatkan momentum pembentukan kabinet barunya dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan terus memperkuat kohesifitas sosial masyarakat dengan memilih personel kabinetnya dengan orang yang tepat.
Bila hal itu dilakukan oleh Jokowi-JK, selain bertujuan untuk mengantisipasi ancaman bahaya keamanan negara, Jokowi-JK juga mewariskan pemerintahan sipil yang substantif.
Bernard Haloho
Koordinator Lingkar 98.
