Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Jumat, 20 November 2026, 15:56 WIB
PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: RMOL)
Kecil Besar
rmol news logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai sumber pendapatan negara di luar pajak.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, optimalisasi kekayaan alam penting untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pajak. Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga miskin.

"PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan me-manage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan," kata Muhaimin dalam Majelis Ilmu Sosialisme Islam di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026.

Sosok yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, selama ini masih terdapat ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam suatu daerah dengan kesejahteraan masyarakatnya.

"Jangan sampai ada provinsi kaya batu bara tapi tidak punya listrik, kaya emas tapi masih miskin," tegasnya.

Menurutnya, optimalisasi SDA menjadi salah satu jalan untuk memperkuat penerimaan negara tanpa terus membebani masyarakat melalui penarikan pajak.

"Yang paling pokok tujuan secepatnya adalah mengurangi tarikan pajak sebanyak-banyaknya dan orang miskin tidak boleh kena pajak," ujar Cak Imin yang juga jabat Menko Pemberdayaan Masyarakat itu.

Muhaimin menambahkan, kebutuhan anggaran untuk memastikan seluruh masyarakat miskin masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai sekitar Rp110 triliun. Sementara itu, anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah melalui APBN hingga akhir Desember tahun ini sekitar Rp68 triliun.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif agar kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin dapat terpenuhi tanpa hanya mengandalkan penerimaan pajak. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: AHMAD ALFIAN

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA