Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi langkah Komisi III DPR RI yang mulai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas RUU Penyadapan, termasuk mengenai pengaturan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan aparat penegak hukum.
Menurut Dasco, RDPU yang dilakukan komisi teknis bertujuan menghimpun aspirasi dan pandangan berbagai pihak agar substansi RUU tersebut semakin komprehensif.
“Jadi, mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi. Nah, sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Dasco menambahkan, pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan Komisi III dan Badan Keahlian DPR dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
“Dan kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT: