Presiden Harus Bela Kepentingan Negara, Bukan Jaringan Lama

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan tidak ada kepentingan kelompok yang lebih kuat daripada kepentingan negara dalam pengelolaan Kemenkeu

"Kalau ada ‘pemain besar’, bongkar dengan bukti. Kalau tidak ada, buktikan juga dengan transparansi," ujar Saiful kepada RMOL pada Selasa, 22 September 2026. 

Menurutnya, dugaan tersebut perlu dijawab dengan melakukan audit dan evaluasi independen terhadap berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi di tubuh Kemenkeu

"Itu yang harus dicegah. Saya kira Presiden perlu memerintahkan audit dan evaluasi independen terhadap rangkaian peristiwa ini," ujarnya.

Saiful menegaskan, audit tersebut bukan ditujukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah memastikan proses pengambilan keputusan di lingkungan Kemenkeu berjalan sesuai kepentingan negara.

*Bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Tetapi untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar siapa yang mengusulkan perombakan? Siapa yang menolak mengapa terjadi perbedaan pandangan? Apakah ada pejabat yang merasa dirugikan oleh rotasi tersebut?" tuturnya.

Selain itu, Saiful meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya kepentingan dari luar institusi yang mencoba memengaruhi keputusan di Kemenkeu.

"Dan yang paling penting apakah ada kepentingan eksternal yang mencoba memengaruhi keputusan di dalam Kemenkeu?" tegasnya.

Menurut Saiful, seluruh kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui fakta. Ia mengingatkan agar dugaan mengenai adanya kelompok berkepentingan tidak berhenti sebagai rumor.

"Atau memang ada resistensi dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu? Semua kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui fakta, bukan spekulasi," katanya.

Ia menilai keterbukaan pemerintah menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.

"Kalau memang tidak ada apa-apa, buka datanya. Kalau memang ada masalah koordinasi, jelaskan. Kalau memang ada kesalahan kebijakan Purbaya, tunjukkan secara terbuka," tegasnya.

Namun, apabila hasil evaluasi justru menemukan adanya jaringan kepentingan yang selama ini nyaman dengan status quo dan melakukan perlawanan terhadap agenda pembenahan, Saiful meminta jaringan tersebut dibongkar.

"Tetapi kalau ternyata ada jaringan kepentingan yang selama ini nyaman dengan status quo dan kemudian melakukan perlawanan terhadap agenda pembenahan, itulah yang justru harus dibongkar. Karena negara tidak boleh kalah oleh birokrasi," tegasnya.

Saiful mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh berakhir hanya dengan pergantian pejabat.

"Yang berganti bisa saja menterinya, tetapi jejaring kepentingan di bawahnya tetap bertahan. Dan di sinilah Presiden Prabowo harus berhati-hati," ujar Saiful.

Menurutnya, Kemenkeu harus dijauhkan dari praktik tarik-menarik kepentingan kelompok.

"Dan Kementerian Keuangan tidak boleh menjadi arena tarik-menarik kepentingan kelompok," ujarnya.

Presiden Prabowo, kata Saiful, harus memastikan kepentingan negara dan uang rakyat menjadi dasar utama dalam setiap keputusan.

"Presiden Prabowo harus memastikan satu hal yang dilindungi bukan pejabatnya, bukan kelompoknya, bukan jaringan lamanya, tetapi kepentingan negara dan uang rakyat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai lemahnya pengawasan justru dimanfaatkan pihak tertentu ketika publik tengah menunggu pembenahan penerimaan negara.

"Jangan sampai, ketika publik sedang menunggu pemberantasan kebocoran penerimaan negara, justru ada pihak-pihak tertentu yang berpesta karena pengawasan melemah," katanya.

Saiful menilai ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada pergantian figur di Kemenkeu, melainkan pada seberapa kuat sistem mampu mencegah kepentingan tertentu memainkan institusi negara.

"Ukuran keberhasilannya sederhana apakah setelah semua ini Bea Cukai dan Pajak menjadi lebih bersih, lebih profesional, lebih transparan, dan semakin sulit dimainkan oleh kepentingan apa pun," pungkas Saiful.