Di ruang sidang Senayan, tepuk tangan sontak menggema mengiringi ucapan syukur atas sahnya regulasi yang selama bertahun-tahun tersandera tarik-menarik kepentingan politik. Namun, di luar gedung parlemen, lahirnya sebuah undang-undang dipandang bukanlah sebuah garis finis, melainkan titik awal menuju kenyataan ruang sosial dan peradilan yang jauh lebih kompleks.
Secara normatif, undang-undang ini harus diakui membawa terobosan radikal dalam arsitektur pemberantasan kejahatan kerah putih di Indonesia--mengingat selama ini, paradigma pemidanaan kita cenderung terjebak pada pendekatan
follow the suspect--mengejar dan menghukum badan pelaku, sementara hasil kejahatannya kerap menguap, disamarkan melalui kerabat, atau berpindah lintas yurisdiksi.
Ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, atau sakit permanen, proses hukum menemukan ruang buntu dan aset haram tetap dinikmati oleh jaringan di belakangnya. Pasal 3 dan Pasal 6 dalam UU Perampasan Aset membalik logika tersebut--dengan mengadopsi mekanisme
non-conviction based asset forfeiture (perampasan aset tanpa putusan pidana) terhadap aset bernilai minimal Rp1 miliar.
Dengan UU ini, negara kini dapat mengejar harta kekayaan (
in rem) tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelakunya (
in personam). Ditambah dengan perluasan objek rampasan dalam Pasal 5--yang menjangkau aset yang telah dikonversi, dipindahtangankan, hingga harta sah milik pelaku sebagai pengganti kerugian negara. Regulasi ini secara teoritis menutup celah impunitas ekonomi para koruptor.
Dari sudut pandang hukum acara, penggunaan mekanisme perdata dengan pembuktian berimbang (
balance of probabilities) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 36-39 merupakan pergeseran epistemologis yang signifikan. Jaksa dituntut membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana, sementara pihak yang menguasai aset diberi ruang membuktikan asal-usul sah harta tersebut.
Menariknya, pembuat undang-undang masih menyisakan pagar pengaman hak asasi manusia dengan melarang penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum (
unlawful legal evidence).
Namun demikian, pendekatan yang berimbang menuntut kita melihat sisi lain dari koin kewenangan negara yang kian membesar ini. Pemangkasan upaya hukum banding sehingga pihak yang keberatan hanya dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggat 14 hari kerja (Pasal 32, 35, 46-47), serta waktu pengumuman permohonan perampasan yang hanya dibatasi minimal tiga hari (Pasal 29-30), menyisakan kerentanan prosedural.
Bagi pihak ketiga yang beritikad baik--seperti pembeli aset yang tidak mengetahui riwayat gelap suatu properti atau mitra bisnis yang sah--tenggat waktu yang sempit dan ketiadaan jenjang banding bisa menjadi jebakan administratif yang merampas hak keperdataan mereka sebelum sempat membela diri secara memadai.
Membaca Hukum dalam Kenyataan Sosial
Di sinilah perspektif sosiologi hukum menjadi krusial untuk menakar sejauh mana undang-undang ini akan bekerja efektif, atau justru berbalik menjadi instrumen represi baru. Sosiolog hukum, Eugen Ehrlich dalam karyanya fundamental
principles of the sociology of law (1913) mengingatkan bahwa titik berat hukum tidak terletak pada perundang-undangan atau putusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri (
living law).
Senada dengan itu, Lawrence M. Friedman the legal system: a social science perspective (1975) menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum bergantung pada tiga elemen yang saling berkelindan: yakni berkaitan dengan substansi hukum (
legal substance), struktur hukum (
legal structure), dan budaya hukum (
legal culture).
Dalam konteks ini, UU Perampasan Aset jelas merupakan pembaruan pada aspek substansi hukum. Namun, yang perlu diwaspadai adalah bahwa substansi yang progresif akan tumpul atau bahkan menyimpang--jika ditanamkan ke dalam struktur dan budaya hukum yang masih rapuh.
Dalam realitas sosial penegakan hukum kita, relasi kuasa sering kali menentukan ke arah mana tajamnya pisau hukum diarahkan. Tanpa integritas struktural yang kokoh, instrumen perampasan aset tanpa putusan pidana berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang (
abuse of power), pemerasan terselubung terhadap pelaku usaha, hingga kriminalisasi lawan politik dengan dalih penelusuran aset.
Pembentukan Badan Pengawas yang beranggotakan lima orang (Pasal 52, 57, 59, 61-66) serta larangan bagi aparat penegak hukum beserta keluarganya untuk membeli aset lelang memang patut diapresiasi sebagai upaya membangun akuntabilitas struktural.
Mekanisme pemulihan hak dan ganti rugi dari dana abadi bagi pihak ketiga yang menang di pengadilan (Pasal 30-31, 40-42, 57-58) juga menjadi katup penyelamat yang rasional. Akan tetapi, secara sosiologis, lembaga pengawas sering kali menghadapi tantangan klasik:
quis custodiet ipsos custodes--siapa yang akan mengawasi para pengawas itu sendiri? Jika proses seleksi anggota Badan Pengawas tidak steril dari kooptasi politik dan transaksionalisme elite, lembaga ini hanya akan menjadi stempel legitimasi belaka.
Lahir di Tengan Kerentanan Budaya Hukum
Yang patut ditelisi secara lebih jauh, UU ini lahir di tengah budaya hukum masyarakat dan elite kita yang masih rapuh--yang mana praktik pencucian uang di Indonesia kerap berkelindan dengan budaya patronase, ikatan kekerabatan, dan transaksi tunai yang tidak tercatat secara formal.
Ketika aset hasil korupsi dilebur ke dalam bisnis keluarga, sumbangan sosial, atau kepemilikan nomine atas nama kerabat di daerah, penegakan hukum akan berhadapan dengan resistensi sosial.
Pada titik ini, negara dituntut untuk tidak sekadar mengandalkan pendekatan koersif, tetapi juga membangun transparansi tata kelola aset rampasan agar publik dapat melihat korelasi langsung antara harta yang dirampas dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Laporan World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2026 menempatkan Indonesia pada skor 0,51--turun 0,01 poin dari 0,52 pada tahun sebelumnya. Peringkat negara ini turun enam tingkat, dari posisi ke-69 menjadi ke-75 di antara 143 negara dan yurisdiksi yang dinilai.
Tujuh dari delapan indikator dalam indeks tersebut mengalami penurunan. Kemunduran paling tajam terjadi pada aspek peradilan perdata, disusul pembatasan kekuasaan pemerintah dan pemenuhan hak-hak dasar. Hanya indikator ketiadaan korupsi yang tetap di angka 0,42 berdasarkan skor yang dibulatkan dua desimal.
Data WJP menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan pemerintah turun dari 0,62 menjadi 0,60, hak-hak dasar dari 0,47 menjadi 0,45, dan peradilan perdata dari 0,47 menjadi 0,44. Indikator lain, seperti keterbukaan pemerintah, ketertiban dan keamanan, penegakan aturan, serta peradilan pidana, juga melemah.
Penurunan ini menempatkan Indonesia di antara sepuluh negara dengan kemunduran paling signifikan secara global, seiring dengan tren melemahnya prinsip negara hukum di berbagai kawasan. Skor Indonesia sendiri tetap berada di bawah rata-rata global (Muhammad Rasyid Ridha, 2026)
Menjaga Keadilan Substantif
Namun demikian, pengesahan UU Perampasan Aset adalah momentum bersejarah yang menunjukkan bahwa negara memiliki kemauan politik untuk memiskinkan koruptor. Namun, ketok palu pembentuk undang-undang di ruang paripurna itu harus segera ditransformasikan dalam batas-batas ketelitian dan kehati-hatian dalam implementasi.
Dalam kaitan ini, aparat penegak hukum--mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim--memikul beban moral dan profesional untuk memastikan bahwa pembuktian berimbang tidak bergeser menjadi kesewenang-wenangan pembuktian.
Pun demikian, ukuran keberhasilan undang-undang sama sekali tidak terletak pada seberapa banyak aset yang disita secara serampangan, melainkan seberapa presisi negara memulihkan kerugian publik tanpa mengorbankan prinsip negara hukum
(rechtstaat) dan perlindungan hak milik warga negara yang sah.
Pada akhirnya, kita semua hanya bisa menanti implementasi karena palu sudah diketok. Semoga saja ruang-ruang sidang pengadilan kedepan bisa bertemu dengan nurani keadilan masyarakat luas.
Abdul Khalid Boyan
Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa
BERITA TERKAIT: