Menurut pengamat akuntabilitas Dr. Muhammad Aras Prabowo, persoalan fiskal Indonesia tidak semata-mata terletak pada siapa yang memegang kendali Kementerian Keuangan.
Katanya, tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana menyelaraskan besarnya agenda pembangunan dengan kapasitas fiskal negara.
“Problem fiskal kita jauh lebih struktural, ketika ambisi program bergerak lebih cepat daripada kapasitas APBN, maka ruang fiskal akan tertekan dan kesinambungan kebijakan menjadi sulit dibangun,”ujar Aras kepada wartawan, Rabu 16 September 2026.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia melihat bahwa APBN pada dasarnya merupakan instrumen utama negara untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program yang konkret.
"Karena itu, APBN tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai instrumen pembiayaan atas seluruh agenda pemerintah," katanya.
Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan penerimaan negara, ruang belanja, risiko pembiayaan, manfaat publik, serta konsekuensi jangka panjangnya.
Di titik inilah konsep asitinajang dalam nilai budaya Bugis menjadi relevan. Asitinajang dapat dimaknai sebagai kepatutan, kewajaran, kepantasan, dan penempatan sesuatu secara proporsional.
Dalam konstruksi nilai lempu, konsep tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan kejujuran, keteguhan, kecakapan, keberanian, dan tanggung jawab moral.
Dalam perspektif Aras, prinsip tersebut dapat ditransformasikan menjadi etika dalam pengelolaan keuangan negara.
Dia menekankan, dalam perspektif akuntabilitas, APBN bukan sekadar soal dari mana uang diperoleh dan ke mana uang dibelanjakan.
"Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan masih berada dalam batas kewajaran dalam nilai Bugis disebut asitinajang yakni patut, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,”katanya.
Karena itu, sambungnya, ekspansi fiskal tidak selalu berarti sesuatu yang keliru. Negara tetap membutuhkan keberanian untuk membiayai program strategis, membangun infrastruktur, memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjalankan agenda prioritas nasional.
Menurut Aras, perubahan kebijakan yang terlalu cepat, radikal, dan reaktif berpotensi membuat APBN kehilangan konsistensi sebagai instrumen perencanaan pembangunan. Kebijakan fiskal membutuhkan kesinambungan karena dampaknya tidak selalu berhenti dalam satu tahun anggaran.
“Kalau perubahan kebijakan fiskal terlalu radikal dan reaktif, siapapun Menteri Keuangannya akan sulit membangun kebijakan yang sustainable. Jangan sampai menteri baru diberi tugas menagih akuntabilitas atas keputusan yang sejak awal tidak dibangun dengan prinsip asitinajang,” demikian Aras.
Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia semestinya tidak berhenti pada pergantian figur di dalam kabinet. Lebih dari itu, momentum tersebut perlu menjadi ruang refleksi untuk melihat kembali bagaimana kebijakan fiskal dan APBN dibangun, terutama dalam menjawab agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjaga kesinambungan dan akuntabilitas keuangan negara. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: