Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan sekaligus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan.
Airlangga memaparkan, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Meski capaian tersebut dinilai cukup baik, pemerintah masih ingin memperluas kepemilikan rekening di tengah masyarakat.
"Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip pada Selasa, 8 September 2026. .
Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan rekening bagi masyarakat.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujarnya.
Airlangga menambahkan, pemerintah akan menggunakan data kependudukan sebagai basis dalam menyiapkan rekening bagi masyarakat. Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya," tandasnya.
BERITA TERKAIT: