BI Harus Buktikan Kontribusi Nyata ke Ekonomi Masyarakat

Kontribusi bank sentral dituntut tidak sebatas menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga berdampak konkret pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga perluasan investasi daerah.

"Komisi XI tentu akan terus memonitor dan menagih serius komitmen tersebut. Terutama bagaimana strategi konkretnya, kebijakan apa yang akan dilakukan, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya menciptakan lapangan kerja," ujar Marwan, Selasa, 29 September 2026.

Marwan menilai isu penyerapan tenaga kerja merupakan persoalan mendasar yang bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat di daerah. 

Bank Indonesia diminta membeberkan indikator capaian terukur dari bauran kebijakan moneter dan makroprudensialnya terhadap pembentukan lapangan kerja baru. 

"Penciptaan lapangan kerja berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. BI perlu menjelaskan secara terukur bagaimana kontribusi strategis kebijakannya dalam membuka kesempatan kerja bagi warga," tegas Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.

Menyikapi komitmen BI dalam memperdayakan sektor UMKM, Marwan mendesak agar skema bantuan tidak berhenti pada kemudahan akses kredit semata. Pendampingan kapasitas, perluasan ekosistem bisnis, hingga pembukaan jaringan pasar (networking) internasional bagi pengusaha kecil wajib direalisasikan secara masif. 

"Kalau BI berkomitmen memperkuat UMKM, kami ingin melihat bentuk konkretnya. Bagaimana BI memperluas networking dan akses pasar UMKM? Program konkretnya apa dan bagaimana ukurannya?" kata Marwan.

Ia menekankan bahwa penguatan sektor UMKM merupakan fondasi vital dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Intervensi kebijakan BI diharapkan mampu mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas serta terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional. 

"UMKM memiliki posisi strategis dalam menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Kebijakan BI harus mampu membawa pelaku usaha tidak sekadar bertahan, tetapi naik kelas dan terhubung ke pasar ekspor," ucap legislator dari dapil Jawa Tengah III tersebut.

Di samping itu, Marwan menyoroti janji BI untuk mengoptimalkan peran 46 Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran kantor cabang daerah tersebut dituntut melahirkan terobosan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi komoditas lokal masing-masing wilayah. 

"Potensi ekonomi setiap daerah itu berbeda-beda. Karena itu, peran Kantor Perwakilan BI harus benar-benar mampu membaca potensi lokal dan menghubungkannya dengan kebijakan ekonomi, pasar, maupun arus investasi," jelas politikus PKB tersebut.

Marwan mengingatkan Gubernur BI agar setiap rencana kerja yang dipaparkan dalam rapat kerja dapat dievaluasi berkala secara transparan. Komisi XI DPR RI berkomitmen menjaga agar kebijakan moneter negara senantiasa berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Rencana strategis ini jangan berhenti pada koordinasi kelembagaan di atas kertas. Hasil nyata berupa pertumbuhan ekonomi daerah dan berkurangnya angka pengangguran adalah pengujian utama bagi kebijakan BI," pungkasnya.