Informasi tersebut, kata Dasco, diterima DPR dari otoritas intelijen Indonesia. Delapan WNI diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari proses perekrutan yang mereka ikuti.
Mereka awalnya ditawari pekerjaan sebagai tenaga keamanan maupun administrasi. Iming-iming gaji besar digunakan untuk menarik minat para calon pekerja.
"Informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 September 2026.
Menurut Dasco, pola tersebut membuat para WNI mendaftar sebagaimana layaknya pencari kerja. Namun, dalam proses berikutnya, mereka justru dikirim untuk bergabung sebagai tentara.
"Begitu informasi yang kami dapat," kata Dasco.
Dasco memastikan pemerintah tidak tinggal diam menyikapi informasi tersebut. Langkah antisipasi telah dilakukan untuk menelusuri dugaan perekrutan WNI tersebut.
Otoritas intelijen Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga telah melakukan koordinasi. Pemerintah bahkan telah mengirimkan utusan ke sejumlah negara terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sebelumnya, Dinas Intelijen Asing Ukraina mengeklaim sedikitnya delapan WNI telah direkrut untuk bergabung dengan pasukan Rusia.
BERITA TERKAIT: