"Saya datang (penutupan Muktamar) karena janji-janji harus dipegang. Begitu saya dapat (KTA), saya putuskan saya hadir," kata Prabowo dalam rangkaian penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem demokrasi dan pentingnya koalisi dalam mengelola negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa.
"Kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita. Dan negara kita besar, kita sebesar Eropa," katanya.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang tidak mungkin dipimpin hanya oleh satu partai politik. Karena itu, koalisi menjadi kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas.
"Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai," tegasnya.
Prabowo mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya saat ini didukung koalisi besar yang melibatkan tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen.
Ia menilai koalisi diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan tenang. Menurutnya, stabilitas menjadi kebutuhan utama bagi negara demokrasi, terlepas dari berapa banyak partai politik yang terlibat dalam pemerintahan.
Prabowo kemudian menanggapi kritik terhadap jumlah kementerian dan kabinet pemerintahannya yang sempat disebut sebagai "kabinet gemuk".
Ia membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih kecil. Menurutnya, jumlah anggota kabinet tidak dapat semata-mata dinilai dari jumlah penduduk tanpa melihat kebutuhan pemerintahan.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa ukuran kabinet tidak serta-merta membuat pemerintahannya tidak efisien. Ia bahkan mengklaim pemerintahannya telah melakukan langkah efisiensi besar-besaran dalam waktu kurang dari dua tahun.
"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi. Kita tutup 290 BUMN," ungkap Prabowo.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi dan memperbaiki kinerja badan usaha milik negara.
"Kita telah menghemat Rp50 triliun," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama (NU) setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) NU dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026. 
BERITA TERKAIT: