Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi karhutla yang dinamis dan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menhut Raja Antoni usai melakukan pengecekkan lokasi Karhutla di Rasau Jaya, kabupaten kubu raya, Kalbar, Senin, 24 Agustus 2026.
Raja Antoni mengatakan dirinya berada di Kalimantan Barat atas permintaan Presiden Prabowo untuk memastikan instruksi terkait penanganan karhutla berjalan dengan baik.
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Apa yang menjadi instruksi beliau diimplementasikan oleh teman-teman terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.
Dari total 5.000 ASN yang akan di-BKO-kan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Sementara khusus Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan akan mengirimkan 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla.
“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Menhut Raja Antoni.
Penguatan personel dilakukan karena perkembangan hotspot sangat dinamis. Selain mengerahkan ASN, pejabat eselon I Kementerian Kehutanan juga akan berkantor di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya. Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis,” tutupnya.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyiapkan langkah penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menugaskan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan ke enam provinsi. 
BERITA TERKAIT: