Kejar Pertumbuhan 7-8 Persen, Ekonomi Indonesia Dinilai Perlu Ubah Arah Kebijakan

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengatakan target pertumbuhan tersebut merupakan janji politik Presiden Prabowo sejak Pilpres 2024 yang harus diwujudkan.

"Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan," ujar Didik kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan. Perubahan diperlukan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang membuat pertumbuhan ekonomi masih berada di level moderat.

Didik menilai, untuk mencapai pertumbuhan 7-8 persen seperti yang dicapai Vietnam, Indonesia perlu mengubah orientasi kebijakan dari inward looking menjadi outward looking.

"Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan," tuturnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih banyak ditopang pasar domestik dan konsumsi masyarakat. Jika pola tersebut dipertahankan, pertumbuhan ekonomi dinilai akan cenderung bergerak pada kisaran yang tidak jauh berbeda dari capaian sebelumnya.

Karena itu, Didik menilai target pertumbuhan tinggi sulit terwujud pada pemerintahan Prabowo jika kebijakan ekonomi tidak mengalami perubahan berarti.

"Jika tidak dan hanya mengandalkan sumber daya dan pasar dalam negeri, maka tidak harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5 persen atau bahkan di bawahnya," demikian Didik.