Kebakaran Bromo Capai 520 Hektare, DPR Minta Pengawasan Diperketat

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR Usman Husin. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan di kawasan hutan konservasi, sehingga penerapan aturan dan kinerja petugas perlu dievaluasi.

"Dilihat dari kejadian ini ada kelemahan di pengawasan di hutan konservasi, kelemahan dari petugas pengawasan dan aturan yang tidak dijalankan atau diterapkan dengan benar," kata Usman kepada wartawan, Senin, 10 Agustus 2026.

Usman juga meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menambah armada water bombing untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah api meluas. Selain itu, Kemenhut bersama instansi terkait didorong mencari langkah alternatif untuk mengendalikan kebakaran.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya telah memerintahkan jajarannya memaksimalkan operasi water bombing hingga api benar-benar padam. Pemadaman melalui udara dinilai penting untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat.

Dalam kondisi cuaca mendukung, satu helikopter disebut dapat melakukan hingga 30 kali penyiraman dalam sehari.

Dari total sekitar 520 hektare kawasan yang terdampak, sekitar 300 hektare di antaranya terbakar pada malam sebelumnya. Luasnya area yang terbakar membuat upaya pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat dan udara.

Di tengah proses pemadaman, seluruh akses masuk menuju kawasan Bromo dari empat wilayah, yakni Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo, ditutup total. Penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kepala BB-TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keputusan menutup seluruh jalur masuk diambil sebagai langkah pencegahan untuk membatasi akses sekaligus mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke kawasan lain.

Menurutnya, keselamatan pengunjung menjadi pertimbangan utama. Petugas masih melihat adanya potensi api meluas sehingga akses akan dibuka kembali setelah kondisi dinilai aman.

"Kita putuskan semua pintu ditutup karena memperhatikan keselamatan pengunjung dan membatasi akses sampai situasi memungkinkan untuk dibuka kembali," ujar Rudijanta, Minggu, 9 Agustus 2026.