Salah seorang pengemudi ojol, Anto mengaku saat ini tercatat sebagai kategori desil 6. Ia berulang kali mengajukan bantuan sosial (Bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), namun selalu gagal.
“Berdasarkan keterangan dari kelurahan, desil ditentukan oleh sistem. Saya juga tidak pernah disurvei dari pihak mana pun. Harapan saya datang ke posko ini agar desil saya bisa turun dan mendapatkan program pemerintah yang semestinya,” keluh Anto bersama puluhan ojol lainnya.
Inisiatior Posko Pengaduan Desil, Mustar Bona Ventura Manurung menilai ada ketidakjujuran dari pemerintah terhadap pendataan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berujung pada kategori desil.
Menurut Mustar, kategori desil yang tidak sesuai pada kondisi masyarakat merupakan keabaian pemerintah. Sehingga, banyak warga yang seharusnya mendapatkan program tetapi terhambat desil.
“Karena pemerintah tidak jujur, pemerintah salah memotret, mengidentifikasi, tidak melihat realita masyarakat. Rumahnya kayak kandang ayam, dicatat oleh BPS desilnya 10,” kata Mustar.
Adapun kegiatan Di posko pengaduan desil di antaranya untuk menginventarisasi data warga, mulai dari tempat tinggal hingga pekerjaannya. Data tersebut akan ditindaklanjuti agar terdapat penyesuaian desil yang akurat.
BERITA TERKAIT: