Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Pemungutan suara tersebut untuk pertama kalinya melibatkan warga Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dalam pemilihan anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia.

Mengutip laporan Associated Press, Minggu, 20 September 2026, pemilu parlemen Rusia berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat, 18 September 2026 hingga hari ini. 

Namun, pemungutan suara di wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow telah berlangsung sejak akhir Agustus dengan alasan keamanan.

Otoritas Rusia menyebut empat wilayah tersebut memiliki lebih dari 3,5 juta pemilih. Moskow menganeksasi Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia pada September 2022, meski tidak sepenuhnya menguasai wilayah-wilayah tersebut. Aneksasi itu tidak diakui secara internasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan pentingnya partisipasi warga di wilayah tersebut dalam pemilihan anggota Duma Negara. 

Dia menyebut penduduk akan memilih anggota parlemen untuk pertama kalinya sejak reunifikasi mereka dengan Rusia. Putin juga mengatakan tentara Rusia yang terlibat dalam pertempuran turut memberikan suara.

“Pilihan dan tekad Anda sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang mendukung para pejuang kita, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu, terikat oleh nilai-nilai bersama, ingatan sejarah, dan cinta kepada Tanah Air, dan bahwa tidak seorang pun dapat memecah belah atau mengintimidasi kita, merusak kedaulatan negara dan sistem politik kita,” kata Putin.

Pemerintah Ukraina mengecam pemungutan suara tersebut sebagai ilegal dan menyerukan negara-negara lain serta organisasi internasional agar tidak mengakui pelaksanaan maupun hasilnya. 

Uni Eropa juga menyebut pemilu di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai pelanggaran terang-terangan lainnya terhadap hukum internasional dan menegaskan tidak akan mengakui hasilnya.

Pelaksanaan pemilu turut mendapat sorotan dari kelompok hak asasi manusia Ukraina yang menuding adanya tekanan terhadap warga untuk memberikan suara. 

Analis politik Penta Center, Volodymyr Fesenko, mengatakan proses pemilu yang berlangsung di tengah peperangan tidak mencerminkan demokrasi.

"Pemilu yang diadakan di bawah todongan senjata adalah lelucon," kata dia.