Meski demikian, Purbaya menegaskan, pemerintah masih menunggu hasil kajian dan mekanisme pelaksanaan yang tengah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Pasti ada kurang (anggaran), penghematan lah, bukan potong, tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026.
Menurut Purbaya, jika siswa dari keluarga mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat MBG, kebijakan tersebut kemungkinan akan diterapkan pada sekolah-sekolah tertentu. Namun, proses pendataan penerima manfaat maupun mekanisme pelaksanaannya sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.
"Kalau ada anak orang kaya, sekolah-sekolah yang bagus-bagus, mungkin nanti kalau mereka bilang mereka nggak mau, ya sudah enggak dikasih katanya gitu, tapi teknisnya tanya mereka ya," kata Purbaya.
Sementara itu terkait besaran penghematan anggaran dari kebijakan tersebut masih akan dihitung oleh BGN. Pemerintah, kata dia, mendukung setiap upaya yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG tanpa harus memangkas anggaran secara langsung.
Ia juga mengaku belum menjadwalkan pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono yang baru dilantik.
"Kita biarkan konsolidasi dulu, begitu sudah itu ya ketemu. Ini masih konsolidasi, tadinya mau minggu ini, tapi kan rupanya ganti, masih konsolidasi, masa saya ganggu? Kan biar tenang dulu," kata Purbaya.
Terkait kabar efisiensi anggaran MBG yang disebut mencapai sekitar Rp40 triliun, Purbaya mengaku belum mengetahui angka pastinya. Menurutnya, evaluasi masih terus dilakukan dan kemungkinan masih akan ada penyesuaian.
"Saya enggak motong, pokoknya kita dukung supaya efektif. Nanti ya, minggu depan mungkin saya ke sana," tandas Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana penghentian pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari keluarga mampu atau kelompok desil 8 hingga 10 berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara. 
BERITA TERKAIT: