Konflik Antarlembaga Penegak Hukum Untungkan Pelaku Korupsi

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>

LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sabtu, 11 Juli 2026, 04:42 WIB

Konflik Antarlembaga Penegak Hukum Untungkan Pelaku Korupsi

Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan dijaga puluhan anggota Brimob bersenjata lengkap pada Jumat petang, 10 Juli 2026. (Foto: RMOL/Bonfilio Putra)

Dinamika yang berkembang antara Polri dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan TNI tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, setiap gesekan antarlembaga penegak hukum dan pertahanan hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang selama ini berupaya menghindari proses hukum, terutama pelaku korupsi.

BERITA TERKAIT:

Demikian dikatakan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, dikutip Sabtu 11 Juli 2026.

Amir menegaskan bahwa Polri, Kejagung dan TNI merupakan tiga institusi strategis negara yang memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum, serta keamanan negara.

“Institusi negara jangan mau dibenturkan dan diadu domba. Yang harus menjadi musuh bersama adalah korupsi, bukan sesama aparat negara,” kata Amir.

Menurutnya, dalam perspektif intelijen, setiap konflik antarlembaga harus dibaca secara lebih luas daripada sekadar persoalan hukum atau ego sektoral.

Gesekan yang terus dipertontonkan kepada publik berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan korupsi yang selama ini merasa terancam oleh agenda pemberantasan korupsi.

“Semakin besar energi aparat tersita untuk konflik internal, semakin besar ruang bagi para koruptor untuk menyusun strategi perlindungan,” pungkas Amir.