Begitu dikatakan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor usai mengikuti Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo 2026 di Jakarta.
Ia menyebut salah satu dampak paling terasa dari aktivitas perusahaan sawit adalah kerusakan infrastruktur jalan, akibat lalu lalang kendaraan bertonase besar yang mengangkut tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) setiap hari.
"Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut TBS maupun CPO melalui jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat," ujar Mudyat, dikutip Kamis 9 Juli 2026.
Menurutnya, beban perbaikan jalan akibat aktivitas tambang sawit tidak seharusnya ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah.
"Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah," tegasnya.
Sebagai Ketua AKPSI, Mudyat mendorong agar manfaat ekonomi sawit dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Tidak sebatas lewat penyerapan tenaga kerja atau CSR, melainkan lewat keterlibatan nyata dalam pembangunan daerah," pungkasnya.

*
Kontributor Kalimantan Timur
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: