Demikian dikatakan Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair merespons Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan anggaran negara hingga Rp300 triliun.
Menurutnya, indikator keberhasilan fiskal dan manajemen anggaran tidak boleh terjebak pada kalkulasi akuntansi yang kaku.
"Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik," ujar Refi kepada
RMOL, Selasa 30 Juni 2026.
"Anggaran negara harus diarahkan pada program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah," sambungnya.
Selain itu, Refi menilai, DPR yang baru saja menyepakati empat langkah efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dan diproyeksikan mampu menghemat APBN hingga mencapai Rp40 triliun melalui evaluasi jumlah penerima manfaat hingga pengurangan hari penyaluran, masih terkesan administratif.
Selain itu, Refi menyinggung pernyataan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung yang memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga Juni 2026 berada dalam status terjaga, dengan angka defisit per Mei 2026 tercatat aman sebesar 0,7 persen dari PDB dan diproyeksikan tetap di bawah batas aman 3 persen hingga akhir tahun.
Refi berpandangan, anggapan keberhasilan menghemat ratusan triliun rupiah maupun kepatuhan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen akan kehilangan maknanya, apabila hak-hak dasar rakyat kecil justru terabaikan akibat pemotongan atau pengurangan intensitas program bantuan.
"Jadi ukuran keberhasilan fiskal kita bukan sekadar bisa hemat triliunan rupiah. Tolok ukur utamanya adalah ada jaminan murni tidak ada lagi kelaparan di negeri ini, dan ada jaminan manusia bisa tidur nyenyak," tutup Refi.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belakangan gencar disuarakan pemerintah dan parlemen, seharusnya berorientasi kesejahteraan manusia. 
BERITA TERKAIT: