Zulhas Dinilai Gagal Kendalikan Minyakita, Program Swasembada Pangan Dipertanyakan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Senin, 11 Mei 2026, 10:13 WIB
Zulhas Dinilai Gagal Kendalikan Minyakita, Program Swasembada Pangan Dipertanyakan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat berbicara dalam acara Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu, 10 Agustus 2025. (Foto: YouTube Majelis Azzahir)
rmol news logo Kegagalan pengendalian harga Minyakita oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dinilai memunculkan pertanyaan publik terhadap program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai Indonesia seharusnya mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng karena bahan bakunya berasal dari kelapa sawit, komoditas yang produksinya melimpah di dalam negeri.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan kegagalan Zulhas mengendalikan dan menstabilkan harga, seolah fokus ketahanan dan swasembada pangan yang dinarasikan sebagai keberhasilan pemerintah malah dipertanyakan,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 11 Mei 2026.

Menurutnya, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Rp15.700 per liter tidak tercermin di lapangan. Harga Minyakita disebut masih berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter.

Efriza menilai kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok secara efektif.

“Jika harga-harga terus naik tanpa kontrol yang kuat, malah kenaikan seolah direstui pemerintah dengan menaikkan barang produksi pemerintah, maka publik bisa menilai bahwa agenda swasembada masih belum sepenuhnya menyentuh persoalan riil masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah dinilai lebih menonjolkan angka-angka produksi dibanding memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Yakni stabilitas harga dan daya beli, kecuali sekadar keberhasilan angka-angka produksi yang melimpah sebagai narasi kesuksesan swasembada pangan era Prabowo,” sambungnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu juga menilai program swasembada pangan saat ini tengah diuji, terutama dalam kemampuan pemerintah mengendalikan harga bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula.

“Tata kelola swasembada pangan ditengarai bagi pemerintah sekadar peningkatan produksi. Akhirnya angka-angka saja yang disajikan kepada masyarakat, seolah itulah bukti keberhasilan kinerja pemerintah,” tegas Efriza. rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA