Terlebih, publik harus menilai rekam jejak JK dalam resolusi konflik di Indonesia sangat tepat.
?"Pemisahan antara teks, konteks, dan interpretasi merupakan prasyarat utama dalam membaca sebuah pernyataan secara adil. Reduksi terhadap narasi tersebut berpotensi melahirkan penyimpangan makna yang memperkeruh ruang publik," ujar Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Sabtu malam, 18 April 2026.
Dalam kesempatan ini, Bagas juga membeberkan beberapa poin utama yang ditekankan oleh PB HMI.
Salah satunya yang jadi fokus adalah kritik terhadap kecenderungan simplifikasi dalam isu lintas agama.
?Terakhir, PB HMI mengingatkan agar instrumen hukum atau aparat penegak hukum bisa digunakan secara objektif dan tidak menjadi alat eskalasi konflik identitas.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: