Salah satunya, langkah Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) memicu tanda tanya besar, terutama dari negara-negara Barat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, dalam diskusi bertajuk “71 Tahun Peringatan Konferensi Asia Afrika: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
“Delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda sempat mempertanyakan alasan kita ke BRICS. Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain,” ungkap Utut.
Utut menekankan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS murni untuk memperluas peluang ekonomi, bukan bentuk keberpihakan politik. Namun, untuk menghindari persepsi negatif, ia mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri memiliki unit khusus.
"Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu," tambahnya.
Di sisi lain, Utut mengapresiasi diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang berhasil membawa komitmen investasi sebesar Rp800 triliun melalui rangkaian kunjungan luar negeri.
Ia juga mencatat langkah strategis Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025 sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power).
Meski demikian, Utut mengakui adanya keterbatasan akses informasi parlemen terhadap diplomasi tingkat tinggi.
“Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin,” pungkasnya.
Diskusi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sejarawan Asvi Warman Adam, Bonnie Triyana, hingga Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Posisi geopolitik Indonesia hingga kini mulai dipertanyakan oleh dunia internasional. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: