Bendahara Umum DPP Prima, Achmad Herwandi, menuturkan, wacana tersebut berpotensi membangun ekspektasi semu di tengah publik, jika tidak diletakkan dalam kerangka kebijakan yang utuh dan berbasis realitas tata kelola pemerintahan.
“Kondisi guru honorer hari ini adalah konsekuensi kebijakan jangka panjang, bukan semata-mata soal kemampuan anggaran negara saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2026.
Menurut Herwandi, persoalan kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari desain besar desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
“Sejak implementasi tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam merekrut dan mengelola tenaga honorer,” tuturnya.
Ia menambahkan, penguatan kewenangan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk alih kelola SMA/SMK ke pemerintah provinsi sejak 2017, menunjukkan bahwa tata kelola guru dibangun dalam struktur yang kompleks.
Herwandi mengakui bahwa kesejahteraan guru, khususnya honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, masih menjadi pekerjaan rumah nasional.
“Solusi yang ditawarkan seharusnya tidak bersifat simplistis. Pendekatan berbasis simulasi angka tanpa memperhitungkan desain kelembagaan dan kapasitas fiskal berpotensi menciptakan ekspektasi yang tidak realistis,” urainya.
Lebih lanjut, Herwandi mengungkap dalam konteks fiskal daerah, terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.
“Ini adalah batasan struktural yang tidak bisa diabaikan, terutama karena pengelolaan guru berada di tangan pemerintah daerah,” demikian Herwandi menambahkan.
Wacana penyamarataan gaji guru sebesar Rp5 juta yang disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bonnie Triyana, mendapat tanggapan kritis dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). 
BERITA TERKAIT: