Di hadapan sekitar 200 wisudawan dan tamu undangan, Sulastiana menekankan bahwa tantangan pembangunan modern menuntut kebijakan yang tidak hanya responsif secara politik, tetapi juga berbasis kajian ilmiah dan manajemen risiko. Orasi yang berlangsung pukul 16.00-20.00 WIT itu menjadi bagian utama dalam wisuda perdana perguruan tinggi tersebut.
Acara dihadiri Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Provinsi, Ketua Majelis Rakyat Papua, pimpinan perguruan tinggi, Forum Komunikasi Kerukunan Suku Nusantara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, serta Kepala LLDIKTI Wilayah IV.
"Kebijakan publik yang efektif lahir dari integrasi antara riset akademik, pengalaman lapangan, dan akuntabilitas institusi," kata Sulastiana, dikutip Minggu 29 Maret 2026.
Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai penting terutama bagi wilayah dengan dinamika pembangunan yang tinggi seperti Papua Barat, di mana kebijakan pemerintah sering kali bersinggungan langsung dengan aspek sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat.
Karier Sulastiana menunjukkan lintasan yang tidak lazim: akademisi sekaligus perwira tinggi kepolisian. Alumni Universitas Indonesia itu meraih gelar doktor kriminologi dengan predikat cumlaude dan IPK tertinggi program doktoral pada 2013.
Selama lebih dari 26 tahun, ia aktif mengajar dan berkontribusi di berbagai perguruan tinggi.
Di luar tugas kepolisian, ia juga dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Kehormatan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia hingga 2029.
Penugasannya sebagai Wakapolda Papua Barat menjadikannya polisi wanita berpangkat bintang satu pertama yang menduduki posisi tersebut di wilayah Papua.
BERITA TERKAIT: