Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar memandang, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pengamat pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing sangat disesalkan.
“Karena sebelum-sebelumnya kan pemerintah mengatakan terbuka atas masukan dan kritik dari masyarakat, tapi tampaknya hal itu tidak konsisten dilakukan,” ujar Adinda kepada
RMOL, Senin, 16 Maret 2026.
Oleh karenanya, Adinda mengaku tidak heran apabila indeks demokrasi, termasuk kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau pilar demokrasi terkait juga rendah, termasuk kepada DPR di berbagai level, tidak hanya di tingkat nasional.
“Hal ini juga jelas menunjukkan bahwa kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masih rentan di Indonesia,” kata Adinda.
Lebih lanjut, Adinda juga menyinggung soal penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, termasuk kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto beberapa waktu lalu.
“Hal ini jelas menjadi sinyal yang negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia,” demikian Adinda.
BERITA TERKAIT: