PKS: Perjanjian Dagang dengan AS Harus Sesuai Undang-Undang

Pasalnya, ada beberapa klausul perjanjian tersebut yang bertentangan dengan Undang Undang-Undang (UU) dan pemerintah harus menunda implementasi kesepakatan dagang yang tidak sepadan tersebut. 
 
"Perjanjian dagang Indonesia-Amerika tidak boleh hanya dilihat dari sisi tarif dan angka transaksi. Di balik itu, terdapat klausul yang menyentuh langsung kedaulatan ekonomi dan identitas bangsa, khususnya terkait sertifikasi halal. Sementara di dalam negeri AS sendiri kebijakan Tarif Presiden Trump dibatalkan oleh MA mereka," ujar Ketua MPP PKS, Mulyanto, kepada wartawan, Selasa, 24 Februari 2026. 

Atas dasar itu, Mulyanto pun mendesak DPR untuk memanggil menteri terkait untuk mengklarifasi poin-poin kesepakatan dagang yang dianggap merugikan Indonesia.  Menurutnya, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terkait soal perjanjian dagang ini demi kepentingan nasional.

"Terkait aturan halal-haram bagi umat Islam Indonesia bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan yang sangat sensitif, menyangkut keyakinan dan ketenangan batin mayoritas rakyat Indonesia. Soal ini harus jelas," ujarnya.

Mulyanto pun mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa setiap produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar halal sesuai dengan syariat dan hukum nasional.

“Sehingga, setiap perubahan dalam pengaturan halal harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dengan pertimbangan mendalam,” pungkasnya.