Board of Peace Cederai Amanat Konstitusi Anti Penjajahan

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>

LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Minggu, 01 Februari 2026, 04:42 WIB

Board of Peace Cederai Amanat Konstitusi Anti Penjajahan

Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis. (Foto: Istimewa)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkhawatirkan setoran 1 miliar dolar AS untuk bergabung Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan menjadi bentuk "upeti" kepada pihak yang melanggengkan konflik di Palestina.

BERITA TERKAIT:

Hal ini disuarakan Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis dalam siaran pers, dikutip Minggu 1 Februari 2026.

"Narasi perdamaian ini semu. Sudah ada pihak penjajah (Israel), Indonesia justru diminta membayar untuk duduk satu meja. Ini mencederai amanat konstitusi anti penjajahan," kata Cholil.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis 22 Januari 2026, di Davos, Swiss.

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.