KNPI menilai tahun 2026 Indonesia berada di persimpangan antara pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan transformasi menuju ekonomi berbasis inovasi serta produktivitas
"Tekanan global seperti transisi energi, kebijakan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) serta fragmentasi rantai pasok dunia menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi," demikian pers rilis Refleksi Akhir Tahun 2025-Proyeksi Awal Tahun 2026 DPP KNPI dikutip redaksi, Kamis, 1 Januari 2025.
Di sisi domestik, KNPI mengingatkan masih kuatnya ketergantungan terhadap komoditas, kesenjangan transformasi digital antarwilayah, serta risiko ketimpangan manfaat pembangunan infrastruktur.
KNPI memproyeksikan inflasi nasional pada 2025?"2026 masih dapat dijaga di kisaran 3±1 persen, dengan stabilitas makro bergantung pada koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Dalam rekomendasi strategisnya, KNPI mendorong pembentukan Dewan Transformasi Ekonomi, percepatan RUU Ekonomi Hijau, serta penyusunan skenario krisis menghadapi gejolak global.
Untuk agenda 2026, KNPI mengusulkan pembentukan Indonesia Productivity Fund senilai Rp20 triliun guna memperkuat adopsi teknologi di UMKM dan startup nasional.
KNPI juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, koordinasi lintas kementerian, serta pendekatan pembangunan regional sesuai keunggulan komparatif masing-masing daerah.
"Keberhasilan Indonesia di 2026 tidak ditentukan faktor eksternal semata, melainkan oleh keberanian melakukan reformasi internal yang konsisten dan terukur," tulis keterangan pers yang ditandatangani Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis dan Sekjen Ahmad Fauzan itu.
BERITA TERKAIT: