DPR: Penanganan Sampah Akibat Bencana Harus Patuh Aturan UU

 
Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti tumpukan kayu yang belum tertangani pascabencana di Sumatera. 

Alex meminta pemerintah segera menyingkirkan kayu tersebut, jangan sampai dibebankan kepada masyarakat.

"Hari ini kita melihat, warga menjadikan kayu bernilai ekonomis, seperti papan dan sejenisnya. Ini tak bisa dibiarkan terus berlanjut, karena penanganannya mesti merujuk UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah," kata Alex kepada wartawan, Selasa 16 Desember 2025.

Legislator PDIP itu menilai, mestinya tumpukan sampah itu ditangani secara spesifik, baik lantaran karakteristik, volume, frekuensi timbulnya, maupun karena faktor lainnya, yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan.

"Peraturan Pemerintah (PP) 27/2020 yang merupakan petunjuk teknis UU Pengelolaan Sampah, memberi ruang pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan sampah akibat bencana ini untuk kegiatan bernilai ekonomis," ujar Alex.

"Ruang pemanfaatan untuk kegiatan bernilai ekonomis itu terdapat dalam Pasal 4 PP No 27 Tahun 2020 yang menyebutkan, 'Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan dan/atau penanganan'," sambungnya.

Ia menilai tumpukan kayu itu telah mengganggu aktivitas nelayan yang akan melaut. Alex menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk menyingkirkan tumpukan kayu tersebut.

Pada 2019, kata Alex lagi, Sumbar sudah punya pengalaman dalam mengatasi sampah spesifik berupa puing bongkaran bangunan yang runtuh karena gempa September 2009.

"Sama halnya dengan puing-puing bangunan, kayu-kayu ini tentu akan sangat banyak peminatnya. Terlebih, kualitas kayunya terlihat sangat bagus. Tentunya, memiliki nilai ekonomis tinggi," pungkasnya.