Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, bantuan kemanusiaan dari luar negeri seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau mencederai martabat bangsa.
“Bantuan asing itu bukan aib. Kemanusiaan mestinya tidak kenal batas negara dan tidak semestinya dibebani dengan istilah harga diri,” ujar Adi lewat akun X miliknya, dikutip Senin, 15 Desember 2025.
Adi berpandangan, jika kekhawatiran pemerintah berkaitan dengan potensi intervensi asing, hal tersebut dapat diantisipasi melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
Ia menilai aspek teknis dan mekanisme distribusi bantuan dapat diperjelas tanpa harus menutup diri dari solidaritas internasional.
“Kalau khawatir diintervensi, tinggal diperketat saja pelaksanaannya seperti apa,” katanya.
Ia menambahkan, pandangan tersebut disampaikannya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana. Adi menegaskan dirinya hanya ingin menyumbangkan pemikiran sebagai warga negara yang berharap penanganan kemanusiaan dapat dilakukan secara optimal.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamuddin menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum membuka pintu bantuan asing dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sultan menilai pemerintah masih memiliki kapasitas dan sumber daya nasional yang memadai untuk menghadapi bencana tersebut.
Selain itu, Sultan juga menilai keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga harga diri bangsa Indonesia, dengan menunjukkan bahwa negara masih mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam menghadapi situasi darurat.
Keputusan pemerintah yang hingga kini belum menerima bantuan asing untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ditanggapi Pengamat politik Adi Prayitno. 
BERITA TERKAIT: