Hal itu disampaikan langsung Dedi usai melakukan pertemuan dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember 2025.
"Bersama-sama membahas penataan aset-aset milik negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak bersertifikat, sehingga kami ingin mendorong sertifikasi," kata Dedi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis siang, 11 Desember 2025.
Selain sertifikasi kata Dedi, juga ada persoalan kelengkapan administrasi yang terbengkalai, termasuk izin lokasi dan hak guna usaha (HGU) yang telah habis bertahun-tahun tanpa proses pembaruan.
"Kami ingin dorong itu berproses,” tegas Dedi.
Tidak hanya soal aset, Dedi juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi hutan, perkebunan, dan sungai sesuai peruntukannya. Kawasan yang kini ditempati atau dikuasai masyarakat tanpa izin menyebabkan kerusakan ekosistem.
"Sehingga ketika dihuni orang lain, dikuasai orang lain, kami akan melakukan langkah-langkah penertiban sebagaimana yang sudah dilakukan dalam 10 bulan terakhir," terang Dedi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Korsup KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, kedatangan Dedi Mulyadi membawa agenda serius terkait mitigasi lingkungan dan penguatan aset negara.
"Beliau menyampaikan prinsipnya, melihat dinamika cuaca maupun dinamika lingkungan, saat ini perlu dilakukan langkah-langkah upaya strategis untuk mengantisipasi daripada hal-hal yang bisa terjadi, seperti contoh yang ada di Sumatera," kata Bahtiar.
Menurut Bahtiar, keberhasilan mitigasi harus dimulai dari pemanfaatan lahan tidur dan aset-aset yang terbengkalai.
"Ada PTPN maupun ada dari PU, di mana ada beberapa aset yang akan difungsikan kembali, yang akan dilakukan langkah-langkah revitalisasi untuk ketahanan lingkungan," terang Bahtiar.
Bahtiar memastikan, bahwa KPK siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk memitigasi lingkungan agar tidak terjadi bencana alam.
"Pemerintah Jawa Barat meminta dari KPK untuk menguatkan langkah-langkah ini supaya bisa terealisasi," pungkas Bahtiar.
Pilihan ribu areal tanah di Jawa Barat disebut tidak memiliki sertifikat. Gubernur Dedi Mulyadi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi persoalan tersebut. 
.jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: