Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di acara KTT Iklim COP30 pada sesi bertajuk “Scaling Up Carbon Markets-Advancing Markets Through Global Collaboration” di Paviliun Indonesia Belem, Brazil.
Dikatakan Eddy, Indonesia datang ke COP30 dengan pesan kuat, yakni pasar karbon harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berintegritas tinggi.
“Peraturan Presiden 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem karbon yang kredibel dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional serta komitmen iklim global,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu 12 November 2025.
Eddy menjelaskan bahwa Indonesia kini tengah memperkuat kerja sama internasional untuk operasionalisasi kerangka kerja Article 6 Paris Agreement, termasuk dengan Singapura, Korea Selatan, Denmark, dan Norwegia, guna membuka peluang perdagangan karbon lintas batas yang berintegritas tinggi.
Lebih jauh, Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti strategi pembangunan ekonomi hijau sebagai pilar utama menuju pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun pada 2029.
Menurutnya Indonesia memiliki potensi besar dari hutan seluas 126 juta hektare, mangrove 3,3 juta hektare, dan potensi penyimpanan karbon (CCS) sebesar 600 gigaton dengan 19 proyek yang sedang dalam tahap persiapan.
“Melalui RUPTL 2025p2034, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas energi terbarukan sebesar 43 GW dan penyimpanan baterai 10,3 GW,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti peran MPR RI ikut mengawal terbentuknya keselarasan antara investasi, regulasi, dan kerja sama internasional dalam transisi energi Indonesia.
“Melalui harmonisasi kebijakan dan reformasi regulasi, kami turut mendukung percepatan pembahasan RUU Perubahan Iklim, RUU Energi Terbarukan, dan RUU Ketenagalistrikan sebagai fondasi hukum bagi pertumbuhan rendah karbon,” pungkasnya.
Pasar karbon bukan sekadar instrumen pengurangan emisi, tetapi juga penggerak utama investasi hijau, daya saing ekonomi, dan kemakmuran bersama. 
BERITA TERKAIT: