Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara kedua kementerian tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang sosial dan transportasi disertai penyerahan 28 unit bus sekolah bagi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
"Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, Kamis, 6 November 2025.
Penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, dihadiri Menhub Dudy Purwagandhi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul dan Sleman, serta jajaran Forkopimda.
Acara dibuka dengan penampilan paduan suara dan pembacaan puisi oleh siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 20 Sleman yang menggambarkan semangat gotong royong sosial dan pendidikan ruh utama dari kegiatan ini.
Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program Sekolah Rakyat.
Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh, Kota Solok di Sumatera Barat, Rokan Hilir di Riau, serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.
Di Pulau Sumatera bagian selatan, bus juga diterima oleh Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) serta Kabupaten Lampung Timur (Provinsi Lampung).
Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta).
Adapun untuk wilayah Jawa Timur, alokasi bus sekolah diberikan kepada Kabupaten Pacitan, Malang, dan Bangkalan.
Sedangkan di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kolaborasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil nyata dari sinergi antarkementerian untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring bukan hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan manusia dengan harapan,” tambah sosok yang akrab disapa Gus Ipul ini.
BERITA TERKAIT: