Herman menghargai pernyataan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Sebab, hal itu sudah dianggap lampau karena dilakukan di masa lalu.
“Itu fine gitu ya menurut saya. Artinya reasoning apapun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Namun demikian, Legislator Demokrat itu menyebut bahwa kondisi hari ini menunjukkan bahwa proyek Whoosh terbukti merugi triliunan rupiah. Sehingga, harus ada pihak yang bertanggung jawab.
“Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi kalau memang ini bagian dari investasi sosial?” ujarnya.
Ia berpandangan bahwa negara memang harus berupaya meningkatkan produktivitas nasional tapi harus meminimalisir potensi kerugian atau losing pada setiap pergerakan moda transportasi yang ada saat ini.
“Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” kata Sekjen DPP Partai Demokrat ini.
Menurutnya, jika negara akhirnya harus dibebani untuk membayar utang proyek whoosh tersebut, tapi saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan tidak ingin membayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah. Ini kan masalahnya sekarang rugi, siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa?” tuturnya.
Atas dasar itu, Herman menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk merumuskan skema pembayaran utang proyek Whoosh era Jokowi yang merugi triliunan tersebut.
“Pada akhirnya hari ini menurut saya kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan menyikapi seperti ini?” tandasnya.
BERITA TERKAIT: