Sebagai tuan rumah, pemimpin China tampil dengan kesantunan diplomasi namun konsisten merawat dan menjaga harga diri. China tidak mau terlibat dalam konteks perjanjian New START (Strategic Arms Reduction Treaty) yang resmi berakhir pada Kamis, 5 Februari 2026. Dengan berakhirnya kesepakatan tersebut menandai hilangnya regulasi pembatasan senjata nuklir terakhir yang mengikat antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia sebagai adidaya pemilik hulu ledak nuklir terbanyak. Ya, masing-masing negara memiliki sekitar 5.000 hulu ledak. Sementara China hanya punya 600-an, namun kuat diduga pada akhir 2030 ia bisa mencapai 1.000-an hulu ledak.
Kepada Trump, Xi tidak meminta agar Nvidia diijinkan mengirim chip ke China dan/atau tarif ekspor China ke AS diturunkan. Ia tahan diri, jaga harga diri. China justru setuju mengimpor 200 Boeing dan kedelai dari AS. Ini menjadi bagian perbincangan strategis saat dialog resmi dan jamuan makan malam Beijing.
Ketika itu Trump disertai Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perang Pete B. Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent dan 18 pemimpin bisnis di AS. Sedangkan Xi Jinping didampingi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menlu Luar Negeri Wang Yi dan beberapa petinggi Politbiro Partai Komunis China. Lingkup dialog memang sekitar ketegangan perdagangan, persaingan tajam teknologi informasi termasuk soal chip, tanah jarang, keuangan, barang-barang konsumen, dan aviasi. Tentu saja, termasuk soal Selat Hormuz dan Taiwan.
Usai kunjungan Trump, China menolak pembicaraan lebih lanjut dengan Elbridge Colby, petinggi Departemen Perang AS tentang persetujuan militerisasi Taiwan melalui penjualan paket senjata AS 14 miliar dolar AS. China tetap bertahan bahwa hanya “Satu China” dan Taiwan adalah bagian dari keutuhan kedaulatan China.
China secara halus tidak ingin menggunakan kekuatan militer. China dan AS juga saling memainkan kartu sumberdaya, mengoptimalkan keunggulan masing-masing dan menegakkan strategi mata rantai pasokan di semua sektor yang bersaing tajam. Posisi keduanya menjadi rivalitas tajam sekaligus competitive coexistence. Juga dalam konsistensi menjaga hubungannya dengan Iran. Bagi China, Iran mampu membuat strategi harga dan mata rantai pasokan energi yang dimainkan AS menjadi kurang efektif. Padahal lewat agresi AS ke Venezuela, China "berhasil" diganggu pasokan energi murahnya.
Empat hari usai kunjungan Presiden AS Trump, Xi menerima anjangsana Presiden Rusia Vladimir Putin. Mantan pengendali KGB yang menjadi pemimpin Rusia ini telah 10 kali berkunjung ke Beijing. Sedang Xi Jinping sudah 14 kali bertandang ke Kremlin. Musuh Uktaina ini, Presiden Rusia Vladimir Putin didampingi lima wakil perdana menteri (Denis Manturov, Tatiana Golikova, Alexander Novak, Yury Trutnev, dan Dmitry Chernyshenko) serta delapan menteri, termasuk Menlu Sergey Lavrov. Inti pembicaraan adalah memperdalam kemitraan strategis tanpa batas dan kerja sama ekonomi. Dua pemimpin juga membahas pembentukan tatanan dunia multipolar serta menandatangani sekitar 40 dokumen kerja sama.
Dalam kunjungan Trump sebelumnya, posisi AS-China saling bertahan dan menerima beberapa hal dengan catatan khusus. Sedangkan terhadap Putin, China membangun pertahanan strategis berbagai sektor. Ini mempertegas strategi Beijing yang menekankan kerjasama pertumbuhan. Sekaligus strategi bersama membangun multipolar baru dengan tetap memperhitungkan kekuatan pengaruh AS.
China, Rusia, Iran, dan Korea Utara hendak mengatakan bahwa multipolar ke depan tidak tergantung pada satu kepemimpinan, satu sistem dan monopoli pemaknaan atas nilai dan norma geopolitik. Pernyataan ini sejalan dengan kritik terhadap IMF, Bank Dunia dan WTO sebagai unholy alliance yang sudah berlangsung sejak kekalahan AS dalam perang industri manufaktur dengan China. Kritik ini senada dengan tuntutan reformasi terhadap hak veto pada Dewan Keamanan PBB, status dan peranan PBB, sekaligus kecurigaan sejumlah negara Global South terhadap kuatnya pengaruh NGO Internasional. Kecurigaan itu merujuk pada banyaknya keputusan lembaga multilateral yang menjalankan dan memenuhi kepentingan negara-negara industri (G7) dan sesuai dengan kekerasan simbolik yang tertuang dalam pernyataan bersama atau komunike bersama dari pertemuan-pertemuan NGO Internasional.
Dari Unipolar ke Multipolaritas
Dua pertemuan di Beijing itu memberi pesan tegas, unipolar telah bergeser menjadi multipolaritas, yakni suatu hegemoni berbagi yang saling peduli dan berkontribusi. Rujukannya tidak hanya pada kekuatan militer, tapi juga pada perdagangan, teknologi, dan kesediaan membangun kerja sama tanpa mendikte. Jelas, mereka sedang membangun alternatif dari kepemimpinan tunggal AS di panggung global. China, Rusia dan beberapa Negara Non-Blok serta Global South menolak dan bahkan mengecam perilaku predatorik AS.
Sementara kesadaran mendalam dari kemitraan strategis China-Rusia juga menandai kebutuhan nilai, moral dan kelembagaan bagi multipolaritas. Kebutuhan ini tentu dengan mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing. Karena itu masalah mendasarnya adalah apa dan bagaimana tata dunia baru yang berwajah kesejahteraan bersama, kedamaian bagi semua dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bukan yang menindas, apalagi melakukan genosida dan pelenyapan etnis. Xi dan Putin memahami, AS bersaudara kental dengan Israel telah berhasil memantik antipati global dengan pendekatan kekuatan sebagai kebenaran.
Tapi Kremlin dan Beijing juga berhati-hati dalam memainkan kekuatan dan keunggulan masing-masing. Mereka menyadari, perang yang membumi hanguskan peradaban dan kemanusiaan adalah perilaku tak termaafkan hingga akhir zaman. Walau begitu, AS-China-Rusia tetap terjalin dalam ikatan materialisme dengan pendekatan dan pola berbeda.
Realitas tersebut menggambarkan buntunya multipolar terdahulu. Sekaligus mengarah ke terbentuknya multipolaritas beradab yang bermuatan inti keadilan dan kemanusiaan. Walau disadari bahwa setiap negara akan mengutamakan kepentingan nasional seperti yang diwujudkan oleh AS dan Israel, maka multipolaritas tidak mampu menghindar dari karakter pragmatis dan tidak permanennya nilai-nilai dan norma. Namun dibanding multipolar yang berwatak hegemon predator, lebih baik memilih pragmatisme yang berpijak kokoh pada penghormatan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Hal itu tersebut menunjukkan Gerakan Non-Blok (Non-Alignment Movement) masih relevan dan signifikan sejauh mampu beradaptasi dan mengadopsi dinamika global yang sangat dinamis. Hanya saja gerakan itu tidak lagi berkarakter hitam putih terhadap materialisme. Tampilannya menjadi para pihak yang menerima nilai dan norma baru secara bersyarat. Maka Non-Alignment itu menjadi Multi Alignment karena mengadopsi, mengadaptasi, dan bermetamorfosa pada nilai dan norma yang unggul bagi tegaknya peradaban manusia yang lebih memanusiakan manusia. Maknanya, ultra-neoliberal system dalam beberapa hal diterima namun dalam beberapa hal ditolak.
Pola invasi, intervensi dan infiltrasi korporasi terhadap pemerintahan, misalnya, wajib ditolak. Namun semangat berproduksi, melayani, daya inovasi, dan efisiensi biaya patut diadaptasi dan diadopsi. Maka ultra modern slavery system harus dinihilkan. Caranya, negara wajib menyediakan lapangan kerja, membangun sumberdaya buatan, membangun dan menyediakan sistem pendidikan guna penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, memenuhi kebutuhan pasar, dan membuka ruang besar atas kreativitas peserta didik.
Dunia pendidikan formal dan informal layak dan patut memproduk peradaban yang berpijak pada keseimbangan atas kecerdasan spiritual, moral dan intelektual. Multipolaritas adalah panggung geopolitik global yang mengharamkan penghapusan etnis, genosida, dan penindasan, pembodohan, pemiskinan, penghinaan kemanusiaan, dan berjuang bersama menegakkan keadilan. Semua ini tidak mungkin lahir dari Barat yang dianggap gagal selama seabad.
Penutup: Multipolaritas yang Saling Menghormati dan Menghargai
Pergeseran dari unipolaritas menuju multipolaritas tidak secara otomatis melahirkan tata dunia yang lebih adil. Multipolaritas hanya menyediakan ruang yang lebih luas bagi negara-negara untuk memperjuangkan kepentingannya tanpa dominasi tunggal satu kekuatan. Oleh karena itu, kualitas tata dunia baru tidak ditentukan oleh banyaknya pusat kekuatan semata, melainkan oleh kemampuan masyarakat internasional membangun norma, kelembagaan, dan mekanisme kerja sama yang menjamin penghormatan terhadap kedaulatan, keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam konteks inilah Gerakan Non-Blok memperoleh relevansi baru. Non-Blok tidak dimaknai sebagai sikap pasif di antara kekuatan-kekuatan besar, melainkan sebagai posisi aktif untuk menjaga otonomi strategis, memperjuangkan kepentingan nasional, sekaligus mendorong terbentuknya tatanan internasional yang lebih seimbang, aman, sejahtera, damai dan berkeadilan.
Peradaban yang dikehendaki--di saat teknologi kian menyudutkan hakikat nilai-nilai kemanusiaan--adalah peradaban manusia yang saling menghormati dan menghargai. Rujukan utamanya adalah kecerdasan spiritual dan sosial sehingga nilai-nilai modal sosial tidak berlandasan material. Memang modal finansial memiliki rujukan utama pada materi, tapi keuntungan dan manfaatnya berada dalam keseimbangan hubungan individual dan sosial.
Pada perspektif ini, Pembukaan UUD 1945 relevan dan signifikan untuk kehadiran multipolaritas. Nilai universal terkandung di dalamnya. Mereka yang menyatakan non blok sebagai tidak relevan, nampaknya memiliki kesenjangan keyakinan dan pengetahuan atas amanat dan nilai-nilai konstitusi 1945. Ini bukti para pendiri republik ini mempunyai kecerdasan sosial, daya nalar, serta wawasan yang luar biasa. Dan agaknya, reformasi telah mengkhianatinya.
Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief PranotoPakar Ekonomi Politik
BERITA TERKAIT: