Pandangan itu disampaikan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dengan pandangan bahwa revolusi itu diperlukan sebagai fondasi baru pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua Umum ISNU Muhammad Munir mengatakan, kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, atau infrastruktur semata.
Lebih dari itu, kata dia, arah kebijakan nasional harus menempatkan pengetahuan, riset, dan moralitas sebagai motor utama perubahan.
“Bangsa yang cerdas tidak hanya pandai membuat teknologi, tetapi juga tahu bagaimana menjadikannya beradab,” ujar Muhammad Munir dalam keterangan tertulis, Senin 20 Oktober 2025.
Munir menegaskan, revolusi pengetahuan bukan sekadar jargon, melainkan gerakan kebangsaan yang memadukan ilmu, akhlak, dan amal dalam satu garis perjuangan.
Ditambahkan Bendahara Umum ISNU Mubasyier Fatah, meski pemerintah telah menunjukkan capaian signifikan di bidang pertahanan, pangan, dan sosial, pembangunan berbasis pengetahuan belum menjadi arus utama kebijakan publik. Banyak kebijakan yang masih bersifat reaktif dan populis, bukan berbasis riset dan data.
“Revolusi pengetahuan menuntut keberanian untuk menata ulang cara kita berpikir tentang pembangunan. Bukan lagi sekadar berapa banyak uang dibelanjakan, tetapi seberapa besar pengetahuan yang dihasilkan,” katannya.
Di sisi lain, Sekretaris Umum PP ISNU, Wardi Taufik, menekankan pentingnya kolaborasi nasional antara pemerintah, akademisi, dan ormas intelektual dalam merancang kebijakan publik berbasis pengetahuan.
“Revolusi pengetahuan bukan sekadar tentang kecanggihan, tetapi tentang keberpihakan: kepada rakyat, kepada kemanusiaan, dan kepada masa depan,” ujar Wardi.
Ia menilai, pemerintah perlu memberi ruang partisipasi lebih luas bagi para cendekiawan untuk ikut dalam proses perumusan kebijakan.
"Kolaborasi lintas sektor, kata Wardi, akan memperkuat fondasi moral dan intelektual bangsa di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan informasi," pungkasnya.
Perlu adanya "Revolusi Pengetahuan" di momen tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
BERITA TERKAIT: