Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Kemudian juga terlihat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala BIN Muhammad Herindra.
Mensesneg menjelaskan bahwa rapat ini merupakan agenda rutin Presiden Prabowo bersama para pembantunya di kabinet.
“Baik malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi di setiap waktu kosong Pak Presiden memanggil para menteri,” ujarnya usai rapat.
Menurut Prasetyo, pertemuan kali ini membahas perkembangan program pemerintah. Namun ada sejumlah isu strategis yang dibahas secara khusus, terutama di sektor ekonomi dan keuangan.
“Tapi memang terus terang malam ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita,” jelasnya.
Prasetyo menyebutkan, salah satu fokus pembahasan adalah evaluasi penerapan aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku sejak Maret 2025.
“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE,” katanya.
Ia mengakui, meski aturan sudah berjalan, hasil yang dicapai sejauh ini belum sepenuhnya sesuai harapan.
“Sudah. Tetapi memang perlu juga terus kita pelajari. Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, akan mengkaji kembali sejumlah celah yang membuat devisa ekspor belum optimal tersimpan di dalam negeri.
“Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: