Adapun pengurus DPW PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono di antaranya, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DPW-DPW se Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulawsi Tengah, Sulawsi Barat dan DPW lainnya.
“Kami pengurus DPW Banten dan perwakilan DPC menolak laporan pertanggungjawaban Plt Ketua Umum,” ujar Ketua DPW Banten, Subadri Usuludin di lokasi Muktamar.
Subadri juga mengusulkan dan mendukung Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP dan Taj Yasin sebagai Sekjen PPP periode 2025-2030.
Seruan yang sama turut disampaikan oleh DPW Jateng, Masruhan Samsurie yang turut menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono.
Sementara itu, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Ancol, Jakarta, Sabtu malam 27 September 2026, resmi menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum partai berlambang Ka'bah.
Seusai ditetapkan sebagai ketua umum PPP terpilih, Mardiono mengucapkan terima kasih kepada para kader PPP di semua tingkatan. Mulai dari pengurus wilayah, harian, dan penyelenggara Muktamar SC hingga OC.
BERITA TERKAIT: