Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan menilai, kondisi ini dipicu oleh runtuhnya legitimasi fiskal akibat kontradiksi kebijakan yang dinilai tak berpihak kepada rakyat.
"Rakyat diminta membayar pajak, membayar iuran dan menerima efesiensi yang dilakukan oleh pemerintah tapi sementara di sisi lain pemerintah tampak boros," kata Deni dalam media briefing secara virtual pada Selasa 2 September 2025.
Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah justru memperlihatkan sikap boros dalam belanja negara, terutama dengan menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat maupun anggota DPR.
Deni mengatakan, dalam teori ekonomi politik, pajak sejatinya merupakan kontrak sosial antara negara dan rakyat, yang hanya berjalan ketika publik percaya negara memberikan pelayanan, stabilitas, dan keadilan.
"Sayangnya rasa keadilan itu hari ini kiam memudar karena adanya kontradiksi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, krisis legitimasi fiskal tersebut juga menjadi cerminan dari ketimpangan dan beratnya beban ekonomi yang kian menekan masyarakat.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5 persen, distribusinya dinilai timpang dan bias ke sektor padat modal. Gini ratio atau ketimpangan masih bertahan di level 0,39, menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan.
Selain itu, meski angka kemiskinan resmi menurun, kondisi kelas menengah justru tertekan.
“Sebagian besar rakyat Indonesia walaupun tidak tergolong miskin, posisinya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Sedikit saja ada inflasi, mereka bisa jatuh miskin,” jelas Deni.
Ia menyoroti bahwa perhitungan garis kemiskinan Indonesia pun jauh lebih rendah dibanding standar Bank Dunia. Jika menggunakan standar internasional, tingkat kemiskinan Indonesia akan jauh lebih tinggi.
Tak hanya itu, masalah pengangguran juga menjadi tekanan tambahan. Walau tingkat pengangguran terbuka terbilang rendah, jumlah absolutnya meningkat. Bahkan, mayoritas pekerja Indonesia masih berada di sektor informal yang mencapai hampir 60 persen menurut BPS, atau bahkan 80 persen berdasarkan standar ILO.
“Kualitas pekerjaan rendah, pendapatan stagnan, dan tidak mampu mengimbangi biaya hidup. Sehingga kenaikan pajak sekecil apa pun terasa menyesakkan di tengah kondisi ini,” paparnya.
Ia mengkritik arah belanja negara yang ironisnya justru memperdalam luka masyarakat. Belanja perlindungan sosial makin mengecil, sementara wacana kenaikan iuran BPJS terus mengemuka.
Di sisi lain, program-program mahal pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan meski efektivitas dan urgensinya dipertanyakan.
“Program mahal prioritas pemerintah dan dampaknya hingga saat ini masih tidak efektif atau tidak mendesak itu tetap dijalankan, misalnya MBG," tuturnya.
Ia pun mengatakan bahwa anggaran program MBG yang melonjak dari Rp171 triliun tahun ini, menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.
Anggaran tersebut, kata Deni menguasai 44 persen dari pos anggaran pendidikan yang sebesar Rp757,8 triliun pada tahun depan.
Gelombang demonstrasi yang merebak beberapa hari terakhir tak lepas dari krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya terkait kebijakan fiskal. 
BERITA TERKAIT: