MBG Harus Sejalan dengan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Guru

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 22 Agustus 2025, 10:00 WIB
MBG Harus Sejalan dengan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Guru
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani (Foto: RMOL/Raiza)
rmol news logo Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Lalu menilai program MBG tidak hanya penting untuk meningkatkan kesehatan generasi muda, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.

"Anak yang sehat adalah pondasi dari anak yang cerdas. Program MBG ini akan memberi manfaat besar bagi masa depan bangsa," kata Lalu di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat, 22 Agustus 2025.

Meski demikian, Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu menekankan perlunya penataan alokasi anggaran agar program MBG berjalan beriringan dengan agenda peningkatan mutu pendidikan. Terlebih, dari total Rp757,8 triliun anggaran pendidikan 2026, sekitar Rp335 triliun dialokasikan untuk MBG.

"Kami mendukung sepenuhnya program Presiden, namun pada saat yang sama, kita juga harus memastikan keseimbangan. Anggaran pendidikan tetap perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas guru, memperbaiki literasi dan numerasi, serta memperkuat sarana pendidikan dasar hingga menengah," katanya.

Di samping dari itu, Lalu menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru. Khususnya, guru non-ASN dan honorer yang hingga kini masih banyak menerima penghasilan jauh di bawah UMR.

"Kami percaya Presiden Prabowo bersama pemerintah mampu merealisasikan komitmen Astacita untuk menetapkan standar upah minimum bagi guru non-ASN. Itu adalah langkah nyata yang akan menghadirkan rasa keadilan bagi lebih dari 1,4 juta guru yang belum memperoleh tunjangan profesi," tegasnya.

Untuk memperkuat efektivitas anggaran, Ketua DPW PKB NTB itu mendorong pemerintah melakukan refocusing dana pendidikan yang tersebar di banyak kementerian dan lembaga nonpendidikan. Menurutnya, jika anggaran tersebut diarahkan kembali kepada kementerian yang memang mengelola pendidikan, hasilnya akan lebih proporsional dan tepat sasaran.

"Dengan pengelolaan yang lebih terarah, kita bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal sekaligus menjawab tantangan utama pendidikan: kesejahteraan guru, kualitas pembelajaran, dan peningkatan kompetensi peserta didik," demikian Lalu Hadrian.rmol news logo article
EDITOR: RENI ERINA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA