Political Will Anggaran Pendidikan Prabowo Makin Efektif

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Minggu, 17 Agustus 2025, 20:41 WIB
Political Will Anggaran Pendidikan Prabowo Makin Efektif
Presiden Republik Indonesia saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI pada Jumat, 15 Agustus 2025. (Foto: YouTube Setpres)
rmol news logo Formasi anggaran pendidikan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Di era Presiden Prabowo, jumlah anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun meski dalam porsi anggaran masih di kisaran 20 persen. 

“Sebanyak Rp335 triliun (dari Rp757,8 triliun) memang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak mengurangi manfaat utama, malah sebagian besar justru naik,” kata Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025.

Ada kenaikan di sejumlah sektor, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Rp59,2 triliun menjadi Rp64,3 triliun. Kemudian program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi 21,1 juta siswa, dari sebelumnya hanya 20,3 juta. 

Kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan juga mendapat perhatian Prabowo dengan kenaikan anggaran menjadi Rp178,7 triliun. Guru non-PNS yang telah bersertifikasi pun tetap mendapat tunjangan, dengan alokasi sekitar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru.

Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo juga menyiapkan dana tambahan untuk membangun Sekolah Rakyat di 200 lokasi untuk masyarakat tidak mampu. Sementara program MBG akan menjangkau 82,9 juta penerima, mayoritas siswa dari keluarga menengah ke bawah.

“Kerja sama dan kolaborasi semua pihak sangat diharapkan, terutama peran penegak hukum dalam mengawasi jalannya program ini,” lanjutnya.

Kolaborasi ini membutuhkan keterlibatan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan sinkronisasi pemerintah daerah.

"Peran itu meliputi koordinasi lintas wilayah, penguatan kapasitas pemda, dan integrasi program MBG dengan agenda pembangunan daerah agar implementasi efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.rmol news logo article
EDITOR: DIKI TRIANTO

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA