Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, langkah itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin menjadikan BUMN lebih menguntungkan dan berkontribusi maksimal kepada negara.
“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya, penghapusan tantiem ini harus segera dilaksanakan. Cita-cita presiden untuk membuat BUMN lebih menguntungkan harus dimengerti dan dilaksanakan oleh para pembantu presiden,” ujar Nasim Khan dalam keterangannya yang diterima RMOL di Jakarta, Sabtu 16 Agustus 2025.
Nasim menilai, penghapusan tantiem akan menghemat anggaran negara dalam jumlah signifikan. Dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran tantiem kepada komisaris BUMN dapat dialihkan untuk program yang lebih produktif atau memperkuat modal kerja perusahaan negara.
“Pidato Presiden Prabowo menjadi alarm bagi BUMN untuk fokus meningkatkan kinerja dan memberikan dividen yang optimal bagi negara, bukan sekadar membebani keuangan perusahaan dengan biaya tambahan,” tegasnya.
Langkah tersebut, kata Nasim, juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Legislator PKB ini berharap Menteri BUMN dan jajaran direksi segera merespons arahan presiden tersebut dengan kebijakan konkret.
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan di luar gaji dan tunjangan. Selama ini, pemberian tantiem di BUMN kerap menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sejalan dengan kinerja perusahaan yang kadang tidak optimal.
“Jika kebijakan penghapusan tantiem terealisasi, pemerintah berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi bagi sektor strategis,” pungkas Nasim.
Komisi VI DPR RI mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
BERITA TERKAIT: