Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa penetapan tersebut memiliki dasar historis dan filosofis yang kuat, bukan berdasarkan cocoklogi atau pendekatan spekulatif yang mengaitkan peristiwa secara tidak relevan.
“Pemerintah kita tidak menganut sistem otak-atik-gatuk, pikiran cocoklogi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh Kementerian itu ada dasarnya. Apakah itu dasar hukum, apakah itu dasar peristiwa, atau dasar sejarah,” tegas Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.
Hasan menjelaskan, keputusan penetapan tanggal 17 Oktober oleh Kementerian Kebudayaan merupakan hasil dari dialog panjang dengan para budayawan, pelaku seni, dan tokoh adat.
Mereka merasa penting untuk memiliki satu hari nasional yang secara khusus menghormati dan mengapresiasi keberagaman budaya Indonesia.
Menurutnya, dasar historis penetapan tanggal 17 Oktober adalah peristiwa pada tahun 1951 ketika pemerintah secara resmi menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Tanggal 17 Oktober ini, ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukannya semboyan bhieka tunggal ika sebagai bagian tidak terpisahkan,” jelas Hasan.
Ia menambahkan bahwa sebelumnya terdapat enam hingga tujuh tanggal alternatif yang sempat diusulkan sebagai Hari Kebudayaan, seperti 2 Mei (Hari Pendidikan Nasional) dan 20 Mei (Hari Kebangkitan Nasional). Namun, tanggal-tanggal tersebut sudah memiliki makna dan peringatan tersendiri.
Merespons kritik dari budayawan Butet Kartaredjasa yang menyebut penetapan Hari Kebudayaan belum terlalu urgen, Hasan menegaskan bahwa urgensi tersebut justru datang dari komunitas budaya sendiri.
“ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ucapnya.
.jpeg)
Istana membantah anggapan bahwa penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional berkaitan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. 
BERITA TERKAIT: