Komdigi Minta Anggaran Ditambah Rp12,6 Triliun

Sekjen Komdigi Ismail menjelaskan kementerian mendapatkan pagu indikatif 2026 sebesar Rp7,7 triliun yang di antaranya rupiah murni sebesar Rp2,9 triliun. Namun total anggaran masih kurang karena sejumlah kebutuhan.

“Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari semua unit kerja kebutuhan komdigi ada di angka Rp20,361 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran 12,615 triliun,” kata Ismail dalam rapat denan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin 7 Juli 2025.

Ia menerangkan anggaran tambahan dalam rangka menjalankan empat program prioritas nasional yakni penguatan ideologi pertahanan keamanan, peningkatan infrastruktur berkualitas, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Lebih rinci, anggaran akan digunakan untuk program pengembangan penguatan infrastruktur digital yang bertujuan memastikan adanya pemerataan peningkatan kualitas serta keterjangkauan konektivitas nasional dalam bentuk prohram penyediaan akses internet di fasilitas publik.

“Penyediaan spektrum frekuensi tadi radio serta penyediaan operation and maintenance untuk Palapa Ring, BTS, dan akses internet terutama untuk wilayah Papua,” katanya.

Lalu, pengembangan ekosistem dan ruang digital. Pilar ini untuk mendorong terciptanya ekonomi digital pemerintahan digital dan lingkungan digital yang aman, produktif dan inovatif, mencakup kegiatan besar antara lain pusat data nasional, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembanhan digitalisasi UMKM, akselerasi startup digital, industri game, fasilitas pengembangan teknologi baru serta konvergensi penyiaran dan digitalisasi pos.

Kemudian juga pengembangan talenta digital dan literasi digital.

“Dan berupaya untuk mengamankan ruang digital dari berbagai tindakpidana dan pelanggaran hukum seperti judi obline pornografi dll. Serta perlindungan anak  di dunia digital serap PDP,” katanya.

Berikutnya, program komunikasi publik dan media yang bertujuan mengelola krisis komunikasi publik, memperkuat kemitraan dan kemitraan strategis publik, serta meningkatan kerjasama serta amplifikasi platform digital.

“Yang terakhir program dukungan untuk manajemen. Ini untuk memastikan tata kelola yang efektif dan kolabroratif,” tutupnya.